Anggota DPR pertanyakan polemik data beras: Bapanas bilang minus, Kementan bilang surplus

JAKARTA INSIDER - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini merasa heran dengan perbedaan data beras antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian.

Agar terkait data beras ini tidak menimbulkan polemik, politisi Fraksi PKB ini meminta komunikasi publik antar stakeholder di pemerintah harus terbangun dengan baik, khususnya terkait dengan data ketersediaan beras.

"Data beras (yang disampaikan) Bapanas menyatakan bahwa (persediaan) beras kita minus dalam waktu enam bulan ke depan. Sedangkan data yang disampaikan Kementan berdasarkan BPS, (persediaan beras) kita sudah surplus. Ini yang perlu kita gali lebih banyak, dan kita tadi lihat di lapangan benar memang tidak ada barangnya (beras),” ujar Anggia saat memberikan sambutan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Jombang, Kamis (2/2/2023).

Baca Juga: Over nutrisi bisa sebabkan kanker pada anak. Begini penjelasan dokter

Diketahui, Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunspik tersebut adalah dalam rangka melihat langsung ketersediaan beras di dua pabrik penggilingan padi di Jombang, baik yang berkapasitas produksi kecil maupun besar. 

Yaitu, penggilingan padi yang dikelola oleh Gapoktan Pojok Kulon memiliki kapasitas produksi  gabah kering yang lebih kecil, yaitu hanya 15 (lima belas) ribu ton per hari. Sedangkan, kapasitas produksi PT SMK memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, yaitu mencapai 350.000 ton per hari dengan mendatangkan gabah dari daerah lain.

"Yang harus dilihat apakah benar tidak ada berasnya? Baik itu di petani, di lumbung, di penggilingan, atau di manapun penyimpanannya atau memang sengaja disembunyikan atau bagaimana. Yang jelas, saat kita tadi di penggilingan, tidak ketemu yang namanya beras atau beras. Ini yang menjadi concern kita,” urai Anggia.

Baca Juga: Terbukti poligami dan tak nafkahi anak, Hakim MY diberhentikan dengan tidak hormat. MA: Langgar kode etik

Karena itu, ia menjelaskan, kalau misalnya kedua data yang berasal dua institusi itu sama-sama memiliki kebenaran maka perlu dibangun komunikasi yang lebih baik.

Sebab, tegasnya, beras ini masalah krusial yang harus ditangani, apalagi sekarang ini di tengah-tengah isu global krisis pangan.

“Isu ini harus kita tangani dengan baik. Kalau datanya salah, penyikapannya juga salah, nanti intevensinya salah, jangan-jangan nanti kita kekurangan pangan,” ucapnya melansir dpr.go.id.

Baca Juga: Fit and proper test 13 calon dubes usai, Komisi I DPR pastikan rekam jejak telah sesuai dengan penempatan

Menanggapi itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menerangkan acuan data yang digunakan institusinya adalah data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebab, menurutnya, hal itu sebagaimana amanat dari undang-undang. Ia berharap tiap pihak tidak salah dalam menafsirkan data yang disajikan dari BPS tersebut.