Peringatan Hakordia 2025, JATAM: Pemberantasan Korupsi di Titik Minus, Lingkungan dan Warga Jadi Korban

photo author
- Rabu, 10 Desember 2025 | 16:55 WIB
Sejumlah aktivis termasuk JATAM melakukan unjuk rasa memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 di Jakarta, Selasa (9/12).  (Jatam)
Sejumlah aktivis termasuk JATAM melakukan unjuk rasa memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 di Jakarta, Selasa (9/12). (Jatam)

JAKARTA INSIDER - Pada Selasa (9/12/2025), koalisi masyarakat sipil menggelar aksi teatrikal di depan gedung Sarinah, Jakarta Pusat, untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Aksi ini untuk menyuarakan kekecewaan terhadap Rezim Prabowo-Gibran yang telah memperburuk situasi pemberantasan korupsi dari berbagai sisi.

Hanya dalam waktu satu tahun, Prabowo-Gibran telah mengingkari semua janji kampanye pemberantasan korupsi dan bahkan memukul mundur agenda reformasi.

Baca Juga: BNPB: Korban Tiga Provinsi Capai 964 Meninggal, 264 Hilang, Jumlah Pengungsi Menurun Signifikan

Demikian JATAM dalam pernyataan pers yang dikeluarkan pada Rabu, 10 Desember.

Dikatakannya, pola-pola yang dulu menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sekaligus menopang rezim Orde Baru justru semakin dirawat oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Setidaknya terdapat tiga pola umum bagaimana sendi-sendi pemerintahan demokratis dan antikorupsi telah digerus.

Baca Juga: Presiden Prabowo Disomasi Masyarakat Sipil Sebab Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional, Istana: Negara Bergerak Cepat Tangani Bencana

Pertama, normalisasi konflik kepentingan yang kian vulgar, tak terkecuali di kabinet.

Kedua, sentralisasi kekuasaan eksekutif oleh presiden yang mengacaukan checks and
balances.

Ketiga, menggencarkan patronase dan kronisme atau politik balas budi dan “bagi-bagi kue” untuk orang dekat.

Baca Juga: Jadwal nyala listrik sempat tertunda di Aceh pasca bencana, Bahlil Lahadalia: Ada kondisi tak terduga

Selain instrumen hukum dan keberdayaan warga untuk terlibat dalam gerakan antikorupsi, pemberantasan korupsi perlu komitmen kuat kepala negara untuk membentuk personel pemerintahan dan sistem yang efektif mencegah korupsi serta menjaga akuntabilitas.

Dua hal ini yang menjadi titik lemah pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini. Satu sisi menyerukan perang melawan korupsi, sisi lain mesra dengan praktik patronase dan kronisme.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Kasan Mulyono

Sumber: jatam.org

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X