Permainan curang Muhammad Adil, menyuap petugas BPK demi status WTP untuk Kabupaten Meranti

JAKARTA INSIDER -  Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 6 April 2023.

Tak sendirian diringkus KPK, Muhammad Adil tertangkap bersama 26 orang lainnya, termasuk Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau M Fahmi Aressa.

Fahmi Aressa merupakan Pemeriksa Muda BPK perwakilan Riau. Dari tangan Fahmi, tim menyita uang tunai Rp1 miliar pemberian Muhammad Adil.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jabodetabek Minggu 9 April: cerah, 7 wilayah siang hari berpotensi hujan ringan hingga sedang

Mengejutkan, ternyata uang miliaran rupiah dari Muhammad Adil tersebut diketahui untuk pengondisian pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti tahun 2022 mendapatkan predikat baik, sehingga nantinya memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Nama Muhammad Adil tak asing lagi bagi publik Tanah Air karena sikapnya yang kontroversi. Mulai dari penolakan terhadap kedatangan Gubernur Riau hingga pernah menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, M Fahmi Aressa ditangkap di daerah Pekanbaru, Riau bersamaan dengan rangkaian OTT Bupati Meranti Muhammad Adil.

Baca Juga: Konflik Rusia - Ukraina, tidak ada pembicaraan damai tanpa kepentingan Rusia

"MA bersama-sama FN (Fitria Nengsih, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti) memberikan uang sejumlah sekitar Rp1,1 miliar pada MFA selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau," ujar Alex saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/4/2023).

Alex menambahkan, selain memberi suap kepada pegawai BPK, Muhammad Adil juga terlibat dalam penerimaan uang dari PT Tanur Muthmainnah melalui Fitria Ningsih sebesar Rp1,4 miliar.

PT Tanur Muthmainnah merupakan pemenang tender proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Baca Juga: Curhatan Soimah merasa dicurigai, diperlakukan seperti koruptor yang lari dari tanggungjawab oleh Ditjen Pajak

Kemudian, Muhammad Adil meminta setoran uang dari para SKPD dengan besaran 5 hingga 10 persen yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pilgub Riau di tahun 2024.