KPU terus mendata surat suara rusak, proses pengecekan dan penggantian dijamin tanpa biaya tambahan

Penting untuk dicatat bahwa dari laporan KPU kabupaten/kota, jumlah surat suara rusak diperkirakan kurang dari 1 persen dari total lima jenis surat suara sekitar 1,2 miliar lembar.

Sebagian masih didata karena belum semua surat suara telah didistribusikan ke gudang-gudang logistik di daerah.

Tidak Ada Biaya Tambahan untuk Pencetakan Ulang

Meskipun terjadi pencetakan ulang surat suara rusak, Yulianto menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menambah biaya.

Baca Juga: Cak Imin Ingatkan Presiden Jokowi: Jangan Sampai Kejebak Dalam Keberpihakan pada Debat Capres

Biaya pencetakan ulang surat suara rusak akan ditanggung oleh penyedia jasa dan masih dalam klausul kontrak.

Hal ini memberikan keyakinan bahwa proses pemilu tetap efisien dan transparan, tanpa memberatkan anggaran yang telah dialokasikan.

Pengadaan Surat Suara sebagai Bagian dari Logistik Pemilu

Pengadaan surat suara merupakan bagian integral dari pemenuhan logistik pemilu tahap kedua.

Baca Juga: Anies Baswedan heran Jokowi ikut komentari debat capres: Biarkan nanti rakyat yang menilai

Terdapat lima jenis surat suara yang diperlukan, yakni surat suara pilpres (208 juta lembar), surat suara DPR (207 juta lembar), surat suara DPD (207 juta lembar), surat suara DPRD provinsi (207 juta lembar), dan surat suara DPRD kabupaten/kota (201 juta suara).

Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suaranya dengan lancar dan tanpa hambatan.

Dalam menghadapi pemilihan umum, KPU dan Bawaslu aktif dalam memastikan kelancaran proses pemungutan suara dengan terus mendata surat suara yang rusak.

Baca Juga: Warga waspada! BPBD DKI sebut 10 Wilayah Jakarta bakal terancam banjir rob hingga 13 Januari 2024

Proses pengecekan kualitas surat suara dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa surat suara yang sampai ke pemilih memiliki standar kualitas yang tinggi.