Catatan politik Fraksi PDIP MPR RI. Menggarisbawahi demokrasi yang lebih buruk ketimbang tahun 2021

JAKARTA INSIDER - Secara umum, situasi sosial politik Indonesia sepanjang 2022 diwarnai oleh turbulensi sosial akibat pandemi covid 19 yang berdampak sistemik di berbagai bidang kehidupan.

Pemerintah berhasil menangani pandemi ini melalui serangkaian regulasi dan kebijakan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari semangat gotong-royong semua komponen bangsa termasuk partai politik.

Menurut Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Dr. Ahmad Basarah, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri bahkan telah memberikan arahan resmi melalui surat instruksi partai pada 20 Maret 2020.

"Agar seluruh kadernya menaruh perhatian serius terkait masalah Covid. Saat varian Omicron merebak, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi No. 3548 pada 29 November 2021, intinya menyerukan pentingnya persatuan bangsa dan gotong royong menangani Covid 19," ujar Ahmad dalam seminar 'Refleksi Akhir Tahun: Evaluasi Perkembangan Ketatanegaraan 2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024' di Jakarta, Selasa (27/12/22).

Baca Juga: Hipertensi bisa menyebabkan komplikasi serius, namun bisa dicegah sejak dini. Begini caranya

Seminar menghadirkan akademisi hukum dari Universitas Indonesia, Satya Arinanto, Dekan Fakultas Hukum Universiats Jember, Bayu Dwi Anggono, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril.

Rangkuman hasil seminar tersebut kemudian diramu dengan berbagai dimensi pemikiran menjadi pokok-pokok pikiran yang disampaikan sebagai refleksi akhir tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023.

Menurut Ahmad, bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa pemerintah dapat mengatasi pandemi Covid-19.

Secara ekonomi, pandemi ini telah berkontribusi terhadap kemiskinan global. Upaya dunia menghapus kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ini seolah lenyap. Ketidaksetaraan global meningkat bahkan mundur hingga setara dengan kondisi awal abad ke-20.

"World Bank memperkirakan di akhir 2022 ini 685 juta penduduk global masih berada dalam kemiskinan ekstrem," ujar Ahmad.

Baca Juga: Tiga tim yang perlu diwaspadai RRQ dan Onic pada Turnamen M4 menurut Antimage

Namun demikian, saat Covid-19 dapat diatasi, kontestasi kekuasaan mendominasi wacana publik sejak awal 2022.
Berbagai manuver politik mempertontonkan libido kekuasaan, mulai dari agenda pembahasan Pemilu Serentak 2024, bursa capres dan cawapres, wacana masa jabatan presiden tiga periode, hingga isu menunda Pemilu.

Semua wacana itu pada akhirnya menggeser agenda strategis bangsa untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), padahal semua fraksi di MPR telah memiliki persamaan pandangan tentang perlunya negara ini memiliki PPHN.

"Sebagai sebuah refleksi yang harus diingat untuk tahun-tahun mendatang, penting dicatat bahwa munculnya wacana PPHN lebih karena pembangunan nasional jadi terputus pasca wewenang MPR RI menetapkan haluan negara dihapus. Sejak Garis-Garis Besar Haluan Negara (GHBN) dihilangkan, pembangunan nasional dan daerah dijalankan sesuai visi dan misi presiden dan kepala daerah terpilih," katanya.