Catatan politik Fraksi PDIP MPR RI. Menggarisbawahi demokrasi yang lebih buruk ketimbang tahun 2021

Di tengah membaiknya kepercayaan publik terhadap Polri, kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo, meruntuhkan semua reputasi yang dibangun.
Menurut Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri turun 13% dari semula 72,1% sebelum kasus menjadi 59,1%. Tragedi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, juga berkontribusi pada menurunnya citra positif Polri.

Baca Juga: Alhamdulillah! Lewati masa kritisnya, Indra Bekti kini sudah siuman usai jalani operasi dua kali

Di tengah situasi menurunnya citra Polri, aksi bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12) pagi lalu menambah daftar insiden terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut data dari Global Terrorism Database (GTD), terdapat 638 insiden terorisme di Indonesia sejak 2000 hingga 2020.

Insiden terorisme paling banyak terjadi pada 2001 dengan total 106 insiden. Setelah kasus Polsek Astanaanyar, Polri manangkap 24 tersangka terorisme.

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, menghukum narapidana teroris bersifat harus. Tapi hukuman fisik tidak sepenuhnya membuat napi teroris insyaf.

Butuh pogram deradikalisasi secara konsiten dari petugas dan tokoh agama. Jika tidak, merujuk data Kreasi Prasasti Perdamaian Noor Huda Ismail, minimal 10% eks napi teroris sudah dibebaskan lalu kembali mendukung atau melakukan aksi kekerasan!

Baca Juga: Tiga nama artis yang digunakan sebagai nama tempat wisata di Indonesia

Di tahun-tahun mendatang, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja lebih giat lagi.

Data Transparency International menyebutkan peringkat Indonesia tergolong rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi 2021. Peringkat Indonesia ada di nomor 96 dari 180 negara, antara lain Ethiopia (87), Tanzania (87), Ghana (73).

Indonesia lebih korup dibanding Malaysia (62), Timor Leste (82), Vietnam (87), dan Singapura (4). Meski demikian, Indonesia lebih baik ketimbang Filipina, Thailand, Laos, dan Myanmar yang sudah tembus peringkat 100.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya reformasi hukum peradilan. Kasus tertangkapnya hakim agung dan dua hakim MA lainnya akibat dugaan tindak pidana suap pengurusan perkara sungguh memprihatinkan bangsa.

Kasus ini merupakan gambaran serius "puncak gunung es" kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Lembaga peradilan yang tugasnya memberikan keadilan kepada rakyat justru melahirkan mafia hukum yang menjadikan dunia peradilan kita menjadi rumit, berbiaya mahal, dan penuh ketidakpastisn hukum.

Baca Juga: Paus Benediktus XVI wafat, seluruh umat Katolik berduka menjelang tahun baru