Pemprov DKI Jakarta Tingkatkan Jumlah Penerima Program Kartu Jakarta Pintar KJP Plus, Alokasikan Anggaran Rp3,2 Triliun

Sarjoko menjelaskan, DTKS telah dipadankan dengan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk memastikan tidak memiliki mobil atau aset dengan NJOP di atas Rp1 miliar sehingga menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat.

Baca Juga: APBN 2025 dikabarkan alami defisit, Prabowo disorot netizen: Adili Mulyono…!

Dengan pendekatan ini, diharapkan program KJP Plus dapat lebih merata dan menjangkau siswa yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah membuka posko pengaduan di 44 kecamatan untuk memastikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Sarjoko mengatakan, posko ini berfungsi sebagai pusat informasi bagi warga yang ingin mengetahui status KJP Plus atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta tempat menyampaikan keluhan atau kendala administrasi.

Baca Juga: Komando Front Dalam Negeri Israel sebut rudal Yaman menjadi ketakutan terbesar PM Benjamin Netanyahu

Menurutnya, langkah ini juga menjadi solusi atas keterbatasan ruang dan waktu layanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) P4OP di Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, yang selama ini menjadi pusat pelayanan utama KJP Plus dan KJMU.

“Pos pelayanan ini akan mempermudah masyarakat karena letaknya tidak terlalu jauh. Mereka pasti tahu lokasi kantor kecamatan di wilayahnya.

Selain itu, posko ini dikelola langsung oleh camat sebagai koordinator, dengan dukungan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta instansi terkait lainnya,” jelasnya.

Baca Juga: Ketar ketir, PM Benjamin Netanyahu bersembunyi saat Yaman menembakkan rudal dan menargetkan Israel

Ia menambahkan, dengan berbagai kemudahan yang diberikan, Pemprov DKI Jakarta berharap program KJP Plus semakin efektif dalam mendukung pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Diharapkan melalui kemudahan ini dapat memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan tepat sasaran,” tandasnya. ***