JAKARTA INSIDER – Kenaikan ongkos naik haji (ONH) yang berkali-kali lipat masih menjadi gunjingan hangat di masyarakat.
Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan ongkos naik haji yang ditanggung jemaah naik menjadi Rp69,2 juta pada 2023. Angka ini naik 73,4 persen atau hampir dua kali lipat dari Rp39,9 juta pada 2022.
Adanya perbedaan nilai tukar mata uang diduga ikut menjadi salah satu penyebab naiknya ONH, dalma hal ini komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), khususnya yang terkait dengan penerbangan.
Baca Juga: Mengapa banyak gedung runtuh dalam gempa maut Turki? Ahli ungkap hal ini
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengusulkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Maskapai Garuda Indonesia melakukan transaksi biaya penerbangan dalam mata uang dolar.
“Ini wacana saya ya, kita akan minta ke BPKH yang membayar langsung ke pihak Garuda Indonesia dengan misalnya membayarnya langsung dalam bentuk dolar. Misalnya ya, ini dalam bayangan saya,” ujar Ace saat memimpin rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M pada Kamis (9/2/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Direksi PT Garuda Indonesia itu, Ace menjelaskan bahwa dengan bertransaksi menggunakan dolar maka pengurangan nilai akibat konversi mata uang bisa diminimalisasi.
Terlebih, dengan pertimbangan banyak aspek dalam penerbangan yang transaksinya dihitung menggunakan mata uang dolar.
“Kalau misalnya ini kan rupiah nih, sementara proses belinya kan pasti sebagian besar menggunakan dolar. Supaya tidak harus ditukar dari dolar ke rupiah, rupiah ke dolar lagi jadi ada proses yang panjang sehingga disitu mengurangi nilai,” tutur politisi Partai Golongan Karya itu.
Selanjutnya, Ace menanyakan kepada pihak Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia Ade R Susardi mengenai fisibilitas penggunaan mata uang asing saat menentukan biaya yang akan dibayarkan ke Garuda Indonesia.
Nantinya, bagian-bagian yang dihitung menggunakan mata uang asing akan dikuantifikasi ke dalam rupiah saat penentuan BPIH.
Artikel Terkait
Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR terkait skema pembiayaan haji
Fit and proper test 13 calon dubes usai, Komisi I DPR pastikan rekam jejak telah sesuai dengan penempatan
Anggota DPR pertanyakan polemik data beras: Bapanas bilang minus, Kementan bilang surplus
Kritik Israel terkait Palestina, perempuan muslim dipecat oleh DPR AS dari jabatannya
Minta TNI bertindak tegas, DPR minta TNI segera bebaskan pilot Susi Air yang diduga disandera KKB Papua