Ternyata ini alasan akan diberlakukannya ERP di Jakarta, benarkah untuk kepentingan umum?

Sementara itu, Zita Anjani Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN meminta agar Pemrov DKI tidak terburu-buru menerapkan ERP bagi pengendara motor.

Sebab menurut Zita Anjani, ada hal yang tak kalah pentingnya, yaitu memperhatikan kenyamanan failitas umum.

Baca Juga: Tak hanya umat Konghucu datang ke Vihara Dharma Bhakti Petak Sembilan, Glodok, warga lainnya ikut meramaikan

"Banyak kita lihat video-video di medsos perempuan terkena pelecehan. Itu dulu diperbaiki. Kalau sudah nyaman gapapa (diterapkan jalan berbayar). Kan kita mau goalnya transisi ke kendaraan umum kan," kata Zita Anjani, dikutip JAKARTA INSIDER, Minggu, 22 Januari 2023.

"Kalo menurut saya, pertama, jangan cepet-cepet, jangan terburu-buru. Kenapa? Karena kita kudu lengkapi dulu, perbaiki dulu, bikin nyaman fasilitas umumnya," lanjut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Unggahan Instagram @totalpolitik.com tentang pro kontra penerapan ERP banyak mendapat komentar dari netizen.

Ada yang mengatakan bahwa rencana penerapan ERP di DKI Jakarta akan menambah kemacetan.

Baca Juga: Sejumlah kampung di kota Sigli Pidie direndam banjir kiriman

Sebab menurut akun @manay_pesisekh, nantinya akan banyak orang yang akan menghindari jalan berbayar elektronik.

"Itu bukan ngurai kemacetan tapi mindahin kemacetan biasa orang lewat jalan A skrg bayar orang cari jalan lain ya pasti jalan lain yg jadi macet," tulis akun @manay_pesisekh di kolom komentar.***