Rapat dengan pimpinan Kemenhan, Presiden Jokowi diserbu pertanyaan netizen soal hukuman Bharada E

JAKARTA INSIDER - Presiden Joko Widodo menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2023 digelar di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

"Hari ini saya menghadiri rapat yang antara lain dihadiri Panglima TNI, Kepala BIN, Kapolri, hingga para Kepala Staf Angkatan. Pada kesempatan itu, saya meminta Kementerian Pertahanan untuk bisa mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan," ujar Jokowi.

Dikutip dari laman Instagram @jokowi, Kamis (18/1/2023), Jokowi menyebut, Indonesia memiliki beberapa sumber informasi intelijen pertahanan dan keamanan, yakni dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara RI, Badan Intelijen Negara, juga Badan Siber dan Sandi Negara.

Baca Juga: Lirik lagu 'Lemah Teles' dari Happy Asmara, kowe mbelok ngiwo nengen tanpo nguwasne mburi

"Ini harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang satu sehingga kita memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar," katanya.

"Saya juga meminta Kementerian Pertahanan untuk dapat menyampaikan informasi intelijen secara cepat sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah mitigasi atas kejadian yang sudah diketahui sebelumnya," tandas Jokowi.

Postingan Jokowi ini direspon netizen, namun netizen malah menanyakan soal Bharada E alias Richard Eliezer yang mendapat tuntutan 12 tahun penjara atas penghilangan nyawa Brigadir Yousa.

Baca Juga: KLB penyakit Campak, sudah terjadi di 31 provinsi dan 223 Kabupaten/Kota di Indonesia

@rensymld, bapak tolong bharada e sudah berusaha jujur untuk membuka kasus fs ini, mengapa tuntutannya lebih berat dripada km dan pc, ini sangat tidak adil pak, dimana arti dari sila ke 5 pancasila pak?

@serebarus_, Pak..ini kasus sambo gmn pak...keluarga yoshua udh minta tolong ke pak jokowi tpi malah begini hslnya....tolong lah pak...jgn sementang ga jdi 3 periode bapak jdi lepas tangan sama kasus sambo

@liancpsrh, Main tiktok Pak biar lihat bagaimana reaksi kekecewaan seluruh rakyat Indonesia terhadap penuntutan PC dan FS. Kecewa dengan pemerintah yang tidak bisa membenahi hukum Indonesia

Baca Juga: Luhut pembawa pesan Jokowi untuk Surya Paloh, benarkah Menteri dari Nasdem auto lengser jika ada reshuffle?

@jr.tambunan, Dimana letak keadilan penegakan hukum di negri ini pembunuhan berencana di hukum 8 tahun.apa bner yg dikatakan koh alvin kah pak presiden yg terhormat

@febricha0103_, Pak mengapa hukum di negara ini tidak adil pakk.. nasib rakyat kecil bagaimana jika bapak sudah tdk menjabat..