Terhadap tudingan Hasto Kristiyanto yang menyebutkan proyek Food Estate dikuasai Prabowo Subianto dan kroninya, Jokowi tegas membantah.
Jokowi menyatakan, proyek Food Estate merupakan proyek yang dikerjakan tak hanya oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melainkan juga oleh kementerian lain.
"Ya itu namanya kerja, itu ya yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya kementan, ada yang membuat land clearing, irigasi itu ada di Kementrian PU. Ada yang berkaitan dengan kerja strategis bisa juga di (Kementerian) Pertahanan," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan saat ini seluruh jajaran kementerian yang ditunjuk untuk menjalankan proyek tersebut sedang berupaya melakukan pencegahan krisis pangan dah itu bukanlah hal yang mudah.
Untuk itu Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar menanti hasil dari proyek ini.
"Bahwa ada yang berhasil, bahwa ada yang setengah berhasil, atau yang belum berhasil, ya itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi," kata Jokowi.
Program Food Estate atau lumbung pangan diluncurkan pemerintah sejak tahun 2020. Tak hanya Kementrian Pertanian, akan tetapi Jokowi menyerahkan program ini kepada beberapa kementerian, seperti Kementrian PU, Kementrian Pertanian, dan Kementrian Pertahanan.
Baca Juga: Menkopolhhukam sesalkan karyawan BUMN jadi terduga teroris, Mahfud MD: Sejak awal sudah diingatkan
Tudingan PDI-P
Tudingan yang menyebut food estate adalah sebuah kejahatan lingkungan sebelumnya diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, rekan satu partai Jokowi.
Hal itu diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto usai penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor pada 15 Agustus 2023.
Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.