"Lakukan round table meeting agar masalah krusial ini bisa diatasi dengan baik dan solutif. Diantaranya, bagi jajaran pengawas secara khusus memberi perhatian, dimana gejala tidak sehat ini perlu dibahas bersama semua pihak terkait, Pemerintah, KPU/KIP, media massa dan segmentasi ketokohan masyarakat."
Dalam upaya preventif, imbuh Taufik, " panwascam harus berkomunikasi dan klarifikasi dulu, dan jika tidak ada tanda-tanda dipatuhi, segera teruskan kepada pimpinan komisioner agar dibahas seksama." Pinta Taufik.
Baca Juga: Museum Tsunami Aceh, monumen kenangan penuh pendidikan dan daya tarik wisata
Lanjutnya, setiap informasi check dan re-ceck dulu.
"Pastikan kepala desa benar-benar tidak netral dan tidak independen baru kemudian lakukan langkah-lahkah antisipatif. Jika gejala pada stadium kritis, maka pencegahan bahkan penindakan segera dilakukan secara kultural, terstruktur, sistematif dan masif," Taufik Abdullah yang juga eksponen aktifis 98 menegaskan.
Untuk diketahui, di Abdiya hari Sabtu (25/11/2023) siang, telah digelar rapat koordinasi jajaran oleh Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Abdya, yang berlangsung hingga sore haru. Pihak Panwaslu Abdiya membahas dan mengevaluasi efektivitas tahapan “Pengawasan Calon Presiden dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR-RI, DPD dan DPR Propinsi, DPRD Kabupaten-Kota”, bertempat Aula Arena Motel, Blangpidie.
Sesi fasilitasi ini dipandu oleh Rahmad Kurniadi, SH hingga usai.
Baca Juga: Fadli Zon mendesak hukuman berat bagi oknum paspampres penganiaya pemuda asal Aceh
Dalam presentasinya, Taufik Abdullah memaparkan materi proses pencalonan dengan mengajak peserta membedah alur, tahapan dan jadwal pemilu, larangan dan sangsi kampanye, berserta pemetaan potensi, bentuk pelanggaran dan implikasi kerawanan, serta gangguan Kamtibmas.
Usai presentasi, Taufik mengajak peserta bercerita sejumlah isu dan temuan pelanggaran penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), fenomena pasca penetapan Calon Presiden serta Wakil Presiden, seterusnya mendiskusikan evaluasi proyektif tantangan, potensi dan bentuk pelanggaran yang mungkin mengemuka pada rangkaian pengawasan tahapan-tahapan pemilu kedepan.
Rangkaian dimaksud, menurut Taufik, yaitu tahapan kampanye pemilu, masa tenang, hari pencoblosan, perhitungan dan rekapitulasi penetapan hasil pemungutan suara.
Pada sesi pemaparan pemetaan kondisi, isu dan trend, potensi dan bentuk pelanggaran, baik pada proses pencalonan, saat dan pasca pemilu, sejumlah peserta menyimak pemaparan Taufik secara antusias.
Hendra SH, Ketua Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Abdya saat diminta pendapatnya secara terpisah, mengatakan semua problematika dan tantangan yang ada, baik pelanggaran maupun gejala yang berdampak ancaman jalannya pemilu jurdil, harus responsif kita sikapi.
" Terkait gejala penglibatan kepala desa atau aparatur desa, akan segera kita cegah dan tindak," jelasnya kepada Jakartainsider.id.***