JAKARTA INSIDER - Anggota DPR RI Teungku Rafly KanDe dalam pandangan umumnya terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh Sumut, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (3/10/2023) siang, bahwa PON silakan dilaksanakan oleh Pemerintah, namun jangan membebani APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh).
" Saya meminta Pemerintah melalui DPR, untuk kembali mengkaji; karena posisi Aceh hari ini, kita, melihat bahwa angka kemiskinan, pengangguran, ini perlu kita perhatikan," pinta Teungku Rafly KanDe dalam Rapat Paripurna DPR, yang dilansir TVParlemen DPR MPR RI, Selasa (3/10).
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh bersepakat dalam pelaksanaan kegiatan PON, akan menggunakan dana APBA Aceh mencapai 1,2 triliyun lebih atau mencapai 1200 milyar rupiah lebih, untuk mensukseskan perhelatan olah raga nasional PON.
Baca Juga: Silaturahmi Anies dan Cak Imin dengan DPP PKS berlangsung adem dan sukses
Dikarenakan membebani anggaran ABPA Aceh yang notabene bersumber dana otonomi khusus, Teungku Rafly KanDe dalam forum terhormat DPR RI tersebut, secara cermat menanggapi kebijakan Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Aceh tetkait penggunaan anggaran APBA untuk pelaksanaan PON Nasional.
"Tentang pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) yang ke-21 Aceh Sumut, 2024. Sangat menggembirakan masyarakat beberapa tahun terakhir ini. Tetapi sangat disayangkan juga pelaksanaan PON ini justru menguras Anggaran APBA, hingga mencapai 1,2 triliyun." Teungku Rafly mengkritisi.
Agar tidak menguras anggaran APBA, Teungku Rafly Anggota DPR RI daerah pemilihan Aceh I, menegaskan pembelaannya terhadap penggunaan APBA yang tidak semestinya. "Perlu dipahami juga, posisi Anggaran APBA Aceh, yang hari ini masih punya kewajiban dengan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) melalui BPJS; itu tahun ini saja 700 sekian puluh miliar (rupiah) ya."
Baca Juga: PKB dan PKS bersatu, Aktivis GP Ansor: Hanya karena ambisi kuasa, NU dan PKS dipaksa menikah
"Justru kalau menguras anggaran APBA, kita sayangkan. Mestinya, Pekan Olahraga Nasional ini menjadi sebuah kehangatan bagaimana kita bisa memilih bibit bibit unggul para pelaksana (atlit) di dalam Pekan Olah Raga Nasional ini." lanjutnya.
"Mudah-mudahan ini menjadi perhatian, perlu dikaji kembali, perlu dikoreksi kembali, agar kebahagiaan perhelatan Pekan Olah Raga Nasional tetap bisa berlangsung. Tetapi dengan tidak membebani anggaran kepadA APBA Aceh, " ujar Teungku Rafly politisi dari Fraksi PKS, yang pada tahun periode 2014 - 2019 mewakili Aceh sebagai Senator DPD RI.
Saat dikonfirmasi secara terpisah oleh jurnalis Jakarta Insider, Teungku Rafly menyampaikan, secara menyeluruh PON 2024 Aceh Sumut, memerlukan anggaran Rp. 2,4 T (2.488.221.580.000), dengan rincian kebutuhan venue sebesar Rp. 961 Milyar (961.000.000.000), dan penyelenggaraan sebesar 1,5 T (Rp. 1.527.221.580.000.)
Baca Juga: Wacana penghapusan BBM Pertalite, Politisi PKS: Siapa yang untung? Importir dan mafia migas!
Dari berbagai sumber informasi yang dihimpun, berdasarkan dokumen usulan anggaran dari berita acara rapat yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2023 lalu di Pendopo Gubernur Aceh telah disepakati, dari seluruh total kebutuhan anggaran pelaksanaan PON di Aceh adalah sebesar Rp 2,4 triliun tersebut, ternyata dana sharing yang secara resmi ditanggung pusat dan berasal dari APBN 2023 adalah sebesar 883,9 M (Rp. 883.900.000.000).
Sedangkan sisa kebutuhan atau kekurangan dengan jumlah angka sebesar 1.2 T (1.286.821.580.000), menjadi kewajiban yang harus dipikul secara langsung oleh Pemerintah Aceh melalui sumber APBA.
Artikel Terkait
Anies-Muhaimin, gabungan kuat NU dan PKS menuju kemenangan Pilpres 2024
Wacana penghapusan BBM Pertalite, Politisi PKS: Siapa yang untung? Importir dan mafia migas!
PKB dan PKS bersatu, Aktivis GP Ansor: Hanya karena ambisi kuasa, NU dan PKS dipaksa menikah
Silaturahmi Anies dan Cak Imin dengan DPP PKS berlangsung adem dan sukses