Momen saat Wakil Ketua Komisi VII DPR tegur bos smelter China yang tak pakai Bahasa Indonesia dalam RDP

JAKARTA INSIDER – Ada kejadian istimewa saat Komisi VII DPR RI melakukan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan bos perusahaan smelter nikel, yang banyak berasal dari China, pada Kamis 8 Juni 2023.

RDP Komisi VII DPR RI RDP dengan Plt.Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen Ilmate Kemenperin RI dan 20 Dirut Perusahaan Smelter Nikel yang sudah beroperasi, mengusung agenda tata kelola niaga nikel dan lain lain.

Saat rapat berlangsung sekitar 28 menit, Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno, yang ketika itu memimpin rapat, menegur pengusaha smelter asal China karena tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia.

Baca Juga: 5 Cara memilih hewan kurban terbaik untuk Idul Adha, nomor 4 jarang diperhatikan

Kejadian bermula saat Eddy yang merupakan politisi PAN ini meminta para pengusaha untuk memperkenalkan diri. Hingga pada giliran bos PT Obsidian Stainless Steel memperkenalkan diri.

Hans, yang merupakan direktur keuangan PT Obsidian Stainless Steel, meminta maaf karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia menuturkan, akan berbicara menggunakan bahasa Inggris.

Eddy pun, bertanya kepada bos Obsidian Stainless Steel  itu apakah dia memiliki seorang penerjemah. Pengusaha itu mengatakan bahwa dia memiliki translator, tapi ada di lantai dua.

Baca Juga: Jelang Idul Adha, jasa salon hewan kurban banjir orderan, tarif sampai Rp 300 ribu per ekor

"Ini adalah sidang parlemen resmi dan semua sidang parlemen dilakukan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah aturan," kata Eddy menggunakan bahasa Inggris dikutip melalui tayangan Youtube Komisi VII DPR RI yang diakses JAKARTA INSIDER pada Selasa (20/6/2023).

"Jadi Anda harus diwakili oleh seseorang yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Kami akan menunggu presentasi Anda jadi harap orang (penerjemah) Anda hadir di ruangan ini," tegasnya.

Eddy menegaskan, hal itu menjadi catatan DPR, bahkan salah satu pengusaha yang tidak hadir nantinya akan dipanggil ke DPR.

Baca Juga: Idul Adha 2023 versi Pemerintah dan Muhammadiyah, tanggal berapa?

Selain itu, pada rapat dengar pendapat tersebut juga diketahui terdapat dua pengusaha yang tidak hadir.

Merespons itu, anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengungkapkan kejengkelan karena ada pengusaha smelter yang tidak hadir dalam rapat.