Bikin heboh! Denny Indrayana sentil DPR untuk makzulkan Presiden Jokowi karena kendalikan KPK hingga PPP

JAKARTA INSIDER - Dalam surat terbukanya Denny Indrayana menyinggung adanya campur tangan dari Presiden Jokowi terhadap KPK dan partai politik. 

"Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024," kata Denny Indrayana melalui surat terbukanya. 

Denny menilai pimpinan KPK yang baru saja diperpanjang dibawah penguasaan Presiden Jokowi. 

"Berbekal penguasaannya terhadap Pimpinan KPK, yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, Presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan, dan kasus mana yang dihentikan," tambah Denny. 

Baca Juga: AHY apresiasi PDIP catut namanya sebagai Cawapres dampingi Ganjar, tapi....

Menurut Denny Indrayana Presiden Jokowi bukan hanya memainkan kasus hukum tetapi juga mengganggu kedaulatan partai politik. 

"Bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024,"ungkap Denny. 

Denny juga mencontohkan bahwa ada campur tangan penguasa dalam pemberhentian Ketua Umum Partai PPP yakni Suharso Monoarfa. 

"Suharso Monoarfa misalnya diberhentikan sebagai Ketua Umum partai. Ketika saya bertanya kepada seorang kader utama PPP, kenapa Suharso dicopot, sang kader menjawab, ada beberapa masalah, tetapi yang utama karena 'Empat kali bertemu Anies Baswedan', "papar Denny Indrayana. 

Baca Juga: Hanta Yuda ungkap alasan PDIP gandeng AHY, salah satunya Bacawapres untuk Ganjar belum final

Bahkan Denny lebih jauh juga menyinggung alasan PPP tidak mendukung Anies Baswedan pedahal pemilihnya mengharapkan hal tersebut. 

"Ketika Soetrisno Bachir menanyakan, kenapa PPP tidak mendukung Anies Baswedan padahal mayoritas pemilihnya menghendaki demikian, dan akibatnya PPP bisa saja hilang di DPR pasca Pemilu 2024,"kata Denny Indrayana. 

Denny lebih jauh mengungkapkan ternyata alasan PPP tidak mendukung Anies Baswedan ada campur tangan penguasa. 

"Arsul Sani menjawab, 'PPP mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies, tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya, jika mendukung Anies sekarang, dapat dipastikan PPP akan hilang sekarang juga,' karena bertentangan dengan kehendak penguasa, "ungkap Denny Indrayana.