MIRIS BANGET! Makin marak kasus TKI ilegal, DPR minta pengawasan terkait pemberian visa untuk WNI diperketat

JAKARTA INSIDER - Kasus pengiriman TKI secara ilegal di Indonesia semakin marak sehingga menjadi perhatian DPR RI. 

DPR menilai pemerintah harus lebih ketat dalam pemberian bisa kepada warga negara Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi TKI ilegal. 

Emanuel Melkiades Laka Lena merupakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  meminta kepada pemerintah untuk perketat penerbitan bisa untuk WNI. 

Tujuan dari meningkatkan pengawasan terhadap pemberian visa kepada warga negara Indonesia yang ingin pergi keluar negeri adalah untuk mengurangi penyalahgunaan visa untuk mengirim tenaga kerja ilegal. 

Baca Juga: 9 Cara mudah untuk membedakan uang pesugihan, uang setan atau uang basangan, waspadalah!

Dilansir JAKARTA INSIDER dari laman DPR RI pada Minggu (4/6/2023) tentang dorongan DPR kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemberian visa ke WNI. 

"Pemerintah harus memperkuat pengawasan pemberian visa yang berpotensi bisa disalahgunakan menjadi pengiriman TKI ilegal ke luar negeri," kata Melki, sapaan akrab Emanuel Melkiades dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (2/5/2023).

Melki menyatakan hal tersebut pasca Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan bahwa visa turis, ziarah dan umrah sering disalahgunakan menjadi sindikat pengiriman TKI ilegal. 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani juga menyinggung bahwa penyalahgunaan visa juga menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke luar negeri. 

Baca Juga: 4 Ciri uang basangan atau uang tumbal, hati-hati menemukan uang di jalan jika tidak mau jadi tumbal pesugihan

Kedepan Melki berharap kepada pemerintah untuk lebih teliti dalan proses penerbitan visa turis, visa ziarah, dan visa umrah supaya tidak disalahgunakan. 

Melki menambahkan bahwa pemerintah harus bisa memastikan bahwa visa yang diberikan sesuai dengan peruntukannya. 

"Jangan sampai pemberian visa tersebut digunakan untuk modus sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan mengirimkan TKI secara ilegal ke luar negeri," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Perusahaan penyelenggara harus bertanggung jawab apabila visa yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya.