Di antara Ganjar dan Anies, Prabowo dinilai sebagai Capres paling lengkap dalam Pemilu 2024

Menanggapi Pernyataan soal elektabilitas, Dosen hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai analisis tentang elektabilitas yang disampaikan masih seputar kubu, dan partai politik padahal seharusnya analisis soal elektabilitas harus pro terhadap rakyat.

Baca Juga: Inge Anugrah peringatkan kepada wanita: Belajar dari pengalaman saya, jadi wanita jangan terlalu bucin ke pria

Bivitri juga menyampaikan dalam membicarakan elektabilitas seharusnya tidak terfokus pada kubu dan partai politik melainkan dari rekam jejak dan yang terpenting adalah persoalan etik.

“Jadi kalau kita berbicara elektabilitas, kita ngak benar-benar membicarakan elektabilitas yang pro terhadap rakyat, pembicaraan terus menurut masih persoalan kubu dan partai politik, dari tadi kita tidak ada yang membicarakan etik, padahal ditengah masyarakat yang begitu cepat jadi kita sangat perlu membicarakan etik,” ungkap Bivitri.

Menilik persoalan etik, Bivitri mencontohkan tentang Prabowo yang dipecat dari kesatuan TNI secara tidak hormat, selain itu Prabowo yang saat ini masuk ke dalam pemerintah dinilai oleh bivitri sebagai bentuk yang tidak bertanggung jawab terhadap kubu nya dalam Pemilu 2019 yang dianggap sebagai tindakan yang tidak etik.***