Untuk kepentingan koneksitas sebenarnya bisa dilakukan secara kasuistik dengan membentuk tim ad hoc gabungan tim Kejaksaan Agung dan oditur militer.
Lagipula, peradilan koneksitas selama ini juga bermasalah karena seringkali menjadi sarana impunitas.
Peradilan koneksitas ini seharusnya dihapus, karena jika militer atau sipil terlibat tindak pidana umum langsung tunduk dalam peradilan umum sehingga tidak perlu koneksitas.
Dengan demikian penambahan jabatan sipil di Kejagung sebagaimana dimaksud dalam RUU TNI tidak tepat, termasuk keberadaan Jampidmil.
Lebih lanjut, penempatan TNI aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tidak tepat.
KKP adalah lembaga sipil sehingga tidak tepat ditempati oleh prajurit TNI aktif. Prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di KKP sudah seharusnya mengundurkan diri.
Baca Juga: Menurut Prabowo: Indonesia harus bekerja keras dan bersatu demi masuk Piala Dunia!
Koalisi menilai, sebenarnya yang diperlukan bukanlah perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif.
Akan tetapi justru penyempitan, pembatasan dan pengurangan TNI aktif untuk duduk di jabatan sipil sebagaimana diatur dalam UU TNI.
Jadi jika ingin merevisi UU TNI justru seharusnya 10 jabatan sipil yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) UU TNI dikurangi bukan malah ditambah.
Selain itu, penambahan tugas operasi militer selain perang yang meluas seperti menangani masalah narkotika adalah terlalu berlebihan.
Upaya penanganan narkotika semestinya tetap dalam koridor penegakan hukum, sebagai alat pertahanan negara TNI sepatutnya tidak terlibat di dalamnya.
Artikel Terkait
Dibangun Jaman Anies Baswedan, Lama Terkatung, Kini Warga Kampung Susun Bayam Akhirnya Terima Kunci dari Gubernur DKI Pramono Anung
Perkembangan Perang Rusia - Ukraina: Perancis Tawarkan Perlindungan Nuklir bagi Eropa, Putin Semakin Geram, Negara Baltik Mendukung
Ngeri! Ada 12.100 Hulu Ledak Nuklir di Dunia, Ini Daftar Negara dengan Senjata Pemusnah Massal, Ada Amerika Serikat, Rusia, Israel sampai Pakistan
Presiden RI Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Sekretaris Jenderal PKV Vietnam di Istana Kepresidenan Jakarta
Prabowo Subianto menyambut baik kedatangan Sekretaris Jenderal PKV di Indonesia, sebut RI dan Vietnam akan meningkatkan kerjasama di sektor Pertanian