Tolak rencana penerapan ERP di Jakarta untuk atasi kemacetan, Ojol: Itu bukan solusi!

JAKARTA INSIDER - Rencana penerapan ERP di Jakarta oleh pemprov DKI Jakarta menunai banyak penolakan. 

Meski rencana penerapan ERP di Jakarta ERP di DKI Jakarta hanya sebatas wacana, namun Pemprov DKI Jakarta telah menentukan sejumlah titik yang akan dikenakan ERP yang juga menyasar pengendara motor.

Terkait rencana penerapan ERP di Jakarta ini, sebanyak 25 titik telah dipetakan di sejumlah jalan yang menghampar di wilayah DKI Jakarta, mulai dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, hingga Jakarta Pusat.

Baca Juga: Mengenal surrogate mother, program titip hamil seperti yang dilakukan Paris Hilton untuk dapat anak kandung

Diketahui, ERP merupakan kepanjangan dari electronic road pricing alias jalan berbayar elektronik. 

Rencana penerapan ERP di Jakarta yang juga turut menyasar pada pengendara motor rupanya mengundang reaksi keras dari masyarakat.

Mereka keberatan pada layanan jalan berbayar elektronik yang akan diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Tak hanya masyakarat umum, rasa keberatan pun dikeluhkan oleh pengendara ojek online (Ojol) di Jakarta yang kesehariannya melakukan pekerjaan melayani perjalanan masyarakat.

Baca Juga: Peluang Anies Baswedan dan Khofifah di Pilpres 2024 cukup besar. Anies meroket, Khofifah ada basis massa riil

Keberatan tersebut diungkapkan para pengemudi Ojol di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 25 Januari 2023 lalu.

Dani Stefanus, koordinator aksi para Ojol waktu itu menyuarakan keberatannya atas rencana penerapan ERP di Ibu Kota Jakarta.

Ia menilai rencana penerapan layanan jalan berbayar elektronik bukan langkah bijak untuk mengurangi angka kemacetan yang tinggi di Ibu Kota Jakarta.

"Penerapan ERP untuk mengatasi kemacetan itu bukan solusi. Kami minta ini dibatalkan," ungkap Dani, dikutip JAKARTA INSIDER dari laman dkijakartaprov.go.id, Minggu, 29 Januari 2023.