Algoritma sebut publik berharap Presiden Jokowi bersikap netral pada Pemilu 2024 dengan politik yang terbuka

JAKARTA INSIDER - Publik berharap Presiden Joko Widodo bersikap netral pada Pemilu 2024.

Jokowi juga diminta publik untuk tidak memberikan endorsement politik yang menyebut nama tokoh capres.

Hasil survei Algoritma Research & Consulting teranyar menunjukkan mayoritas publik yakni sebanyak 39,4 persen menyatakan tidak mengikuti capres yang diusung Jokowi pada Pemilu 2024, melainkan melihat tokohnya.

Baca Juga: Bunda Corla ternyata pernah ajak Nikita Mirzani ketemu 4 mata. Nikita: Ogah, semua yang kenal dulu dia block

Menurut Direktur Riset dan Program Algoritma, Fajar Nursahid di Jakarta, Senin (23/1/2023), hasil survey ada 19 persen mengatakan enggak akan mengikuti apapun endorsement dari Pak Jokowi," tutur Fajar.

Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas publik yakni sebanyak 76,9 persen menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu.

Kemudian, 65,8 persen publik menyatakan tidak setuju pula dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Baca Juga: Kasus KDRT buat Venna Melinda trauma dan menjalani terapi, warganet sarankan berobat juga ke ustadzah

"Ini mengkonfirmasi lagi-lagi sebuah agenda politik yang sebetulnya tidak cukup populer," imbuhnya.

Survei Algoritma yang dilakukan pada 19 hingga 30 Desember 2022 itu dilakukan terhadap 1.214 responden yang memiliki hak pilih, yakni warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah ketika survei dilakukan.

Survei ini memiliki toleransi atau batas kesalahan (margin of error) sekitar 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga: Usai lakukan penembakan di perayaan Imlek, pelaku tewas bunuh diri dalam mobil

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka secara langsung dengan responden menggunakan kuesioner.

Menurut Fajar merujuk dari hasil survey 45 persen masyarakat tidak setuju jika Jokowi menyebutkan pilihan politik atas calon presiden (capres) yang didukungnya pada Pemilu 2024.

"45 persen publik yang mengharapkan presiden sebaiknya tidak menyebutkan nama capres yang didukungnya," kata Fajar.