JAKARTA INSIDER - Muhaimin Iskandar secara khusus menyampaikan permohonan kepada kyai-kyai agar setahun ke depan lebih proaktif mendampingi umat dan masyarakat.
Hal ini menjelang momen Pemilu 2024 agar umat dan masyarakat tidak terpengaruh politik uang dalam menentukan pilihan mereka.
Ketua Umum DPP PKB ini dalam Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Millenium Jakarta pada 13-14 Januari 2023, mengatakan, para mubaligh untuk secara lebih intensif menyampaikan hal ini kepada publik, jamaah, pada seluruh umat dan masyarakat
Baca Juga: Menguak 5 fakta unik negara Iran, selain penghasil nuklir negara ini punya kalender sendiri !
Acara yang digagas Dewan Syura DPP PKB ini mengambil tema 'Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia' dan dibuka Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.
"Ini nampaknya membutuhkan keseriusan agar Pemilu 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi yang unggul, beradab, menghasilkan pemerintahan berkekuatan legitimasi murni dari rakyat dan masyarakat," kata Muhaimin.
Menurutnya, hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi politik uang.
Baca Juga: Verrell Bramasta ngaku punya firasat buruk sebelum Ferry Irawan lakukan KDRT pada Venna Melinda
Sebab itulah PKB mengharapkan Ijtima Ulama Nusantara dapat mengeluarkan fatwa haram untuk tindakan politik uang pada Pemilihan Umum 2024.
"Larangan politik uang, mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terkena politik uang, artinya mengeluarkan fatwa haram," katanya.
Muhaimin menyatakan tindakan politik uang akan merusak sendi-sendi demokrasi dan hasil dari pemilu juga akan tercederai.
"Harapan kami, doa restu, tausiyah, fatwa yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dari dalam Ijtima Ulama Nusantara agar meneguhkan kembali hukumnya (haram) menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilihan umum," katanya.***
Artikel Terkait
Pemilu 2024, Gerindra dan PKB memilih nomor lama PKB. Cak Imin: Efektif dan efisien
Jelang Pemilu 2024, jubir muda DPP PKB mencium gelagat Sindrom Thanos menjangkit Anies Baswedan
Sindiran Umar Hasibuan ke KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman terkait dana hibah DKI tak wakili sikap PKB
Ketua DPP Partai Nasdem: Nasdem dan PKB saudara lama. Ditambah Demokrat dan PKS, jadi koalisi gocap!
PKB masuk dalam barisan menolak sistem pemilu proporsional tertutup