Alasan kepala desa ngotot jabatan diperpanjang 9 tahun, berdalih hindari konflik yang kerap terjadi

Sedikitnya setiap desa mendapatkan anggaran dari pemerintah sejumlah 1-1,5 miliar rupiah. Jumlah tersebut jika terlalu lama dikelola oleh orang yang sama maka berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

"1-1,5 miliar itu paling minimal. Kalau di desa-desa di Jawa, seperti Jateng dan Jatim itu bisa sampai 3-3,5 miliar. Itu kan sumber daya yang besar bagi desa belum lagi ada tanah desa sebagai aset, yang menjadi salah satu tunjangan bagi yang menjabat," ungkapnya.

Menurutnya, seseorang yang memimpin satu teritori yang lama itu tidak akan baik.

Belum lagi jika dibandingkan dengan masa jabatan kepemimpinan di atasnya, seperti kabupaten, provinsi, dan presiden, penambahan jabatan ini menurutnya justru akan menyeret kepada isu politik lain, misalnya isu tiga periode.

"Kalau kita bandingkan dengan kepemimpinan di atasnya ini sangat jomplang," jelas dia.***