"Larangan politik uang, mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terkena politik uang, artinya mengeluarkan fatwa haram," katanya.
Muhaimin menyatakan tindakan politik uang akan merusak sendi-sendi demokrasi dan hasil dari pemilu juga akan tercederai.
"Harapan kami, doa restu, tausiyah, fatwa yang harus ditegaskan, terutama mohon fatwa dari dalam Ijtima Ulama Nusantara agar meneguhkan kembali hukumnya (haram) menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilihan umum," katanya.***
Artikel Terkait
Pemilu 2024, Gerindra dan PKB memilih nomor lama PKB. Cak Imin: Efektif dan efisien
Jelang Pemilu 2024, jubir muda DPP PKB mencium gelagat Sindrom Thanos menjangkit Anies Baswedan
Sindiran Umar Hasibuan ke KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman terkait dana hibah DKI tak wakili sikap PKB
Ketua DPP Partai Nasdem: Nasdem dan PKB saudara lama. Ditambah Demokrat dan PKS, jadi koalisi gocap!
PKB masuk dalam barisan menolak sistem pemilu proporsional tertutup
Jelang Pemilu 2024, PKB minta para kyai lebih proaktif dampingi umat dan masyarakat cegah politik uang