Di ijtima ulama, Ketua PKB Muhaimin Iskandar kasih kode keras dirinya bakal maju jadi cawapres 2024

JAKARTA INSIDER - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seolah mengkode dirinya untuk menjadi wakil Presiden 2024.

Dalam tweet di akun twitter @baGUSMUHAIMIN24, dilihat pada Jumat (13/1/2023), Muhaimin mengatakan, bahwa jangan sampai pemerintahan sepi dari kyai.

Dalam ijtima ulama PKB @Kiyai_MarufAmin: Jangan sampai pemerintah ini sepi dari Kiai, harus ada yang menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Minimal Santri yang menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Bismillah ... Panglima Santri Gus Muhaimin

Menurut Muhaimin, ia berharap Ijtima Ulama ini semoga menghasilkan gagasan dan kesepakatan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.

Ijtima Ulama PKB ini jadi momentum yang sangat baik mempertemukan para ulama untuk memberikan rekomendasi pada PKB, agar kiprahnya selalu berpihak pada kemaslahatan ummat dan Bangsa Indonesia.

Baca Juga: Indy Barends ungkap kondisi Indra Bekti semakin membaik. Awalnya sering...

Muhaimin Iskandar secara khusus menyampaikan permohonan kepada kyai-kyai agar setahun ke depan lebih proaktif mendampingi umat dan masyarakat.

Hal ini menjelang momen Pemilu 2024 agar umat dan masyarakat tidak terpengaruh politik uang dalam menentukan pilihan mereka.

Ketua Umum DPP PKB ini dalam Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Millenium Jakarta pada 13-14 Januari 2023, mengatakan, para mubaligh untuk secara lebih intensif menyampaikan hal ini kepada publik, jamaah, pada seluruh umat dan masyarakat

Acara yang digagas Dewan Syura DPP PKB ini mengambil tema 'Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia' dan dibuka Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Gagal tembus final Piala AFF 2022, PSSI minta Indra Sjafri evaluasi Shin Tae Yong

"Ini nampaknya membutuhkan keseriusan agar Pemilu 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi yang unggul, beradab, menghasilkan pemerintahan berkekuatan legitimasi murni dari rakyat dan masyarakat," kata Muhaimin.

Menurutnya, hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi politik uang.

Sebab itulah PKB mengharapkan Ijtima Ulama Nusantara dapat mengeluarkan fatwa haram untuk tindakan politik uang pada Pemilihan Umum 2024.