Perppu Cipta Kerja diterbitkan, Rizal Ramli sebut Perppu fasilitasi kepentingan oligarki

Akun Instagram @d_dhie_s_one, "makin was was sm kelanjutan negara ini, sedangkan waktu setahun itu sangatlah lama,terlebih jika oligarki tambang menekankan pada pekerja untuk kerja siang malam, dan tanpa henti,bisa2 makin tak beraturan bumi indonesia ini".

Baca Juga: Rozy, mantan suami Norma Risma pekan kemarin sudah melaporkan Norma Risma ke Polda Banten atas semua tuduhan

Akun Instagram @samstelo, "Kalau sdh dianggap melanggar hukum Besok kalau sdh tdk berkuasa seret ke jalur hukum jadikan contoh satu"nya mantan penguasa yg hrs diadili jng dibiarkan lolos media hrs kawal dan inventaris semua kebijakannya yg bermasalah".

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut didasarkan pada sejumlah alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi ekonomi global.

Pertama, katanya, menyangkut kebutuhan mendesak dimana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait dengan ekonomi Indonesia menghadapi resesi global.

Baca Juga: Iran peringati tiga tahun kematian Jenderal Besar Komandan Qassem Soleimani

Kemudian peningkatan inflasi, adanya ancaman stagflasi dan juga beberapa negara berkembang yang sudah masuk ke IMF sudah lebih dari 30 negara.

Selain itu, Airlangga Hartarto menjelaskan, kondisi geopolitik akibat perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik lainnya yang belum usai juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja itu.

Kemudian, katanya, sejumlah negara saat ini juga masih menghadapi krisis pangan, energi, dan keuangan.

Baca Juga: Rozy klarifikasi perihal penggerebekan dirinya saat bersama ibu mertua, bertentangan dengan keterangan Pak RT

Dia menyebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam mau pun di luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, keberadaan Perppu Cipta Kerja itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha.

Baca Juga: Seolah tak kapok mendekam di penjara lebih dari dua bulan, Nikita Mirzani bikin ulah lagi?

“Tahun 2023 karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3 persen dan ini mengandalkan kepada investasi, "katanya kepada pers di Kantor Presiden, Jumat (31/12/2022)