Jelang KTT G20 Bali, Indonesia sebagai calon Ketua bawa tiga isu prioritas G20 pada Keketuaan ASEAN 2023

JAKARTA INSIDER - Pemerintah Indonesia berencana melanjutkan pembahasan tiga isu utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ketika memegang tampuk keketuaan ASEAN tahun depan.

Posisi Indonesia sebagai Chairman (ketua) ASEAN akan efektif per 1 Januari 2023 mendatang.

Dilansir JAKARTA INSIDER dari kominfo.go.id pada Sabtu (12/11/2022) tentang #G20Updates merupakan konferensi pers rutin yang digelar Tim Komunikasi & Media G20.

Baca Juga: Jelang KTT G20 Bali, berikut lima manfaat Presidensi G20 Indonesia bagi para pemimpin daerah

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan keberlanjutan pembahasan isu-isu G20 tersebut demi mendorong percepatan pemulihan global pascapandemi.

Hal itu sejalan dengan tema G20 yakni Recover Together, Recover Stronger.

“Isu prioritas yang Indonesia angkat (untuk G20) akan ditindaklanjuti saat menjadi ketua ASEAN,” kata Faizasyah, kepada Tim Komunikasi dan Media G20, Kamis (10/11/2022).

Tiga isu utama yang diusung Indonesia sebagai Presiden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 adalah transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.

“Sebagai Ketua G20 tentu akan memanfaatkan capaian G20, termasuk isu prioritas Indonesia untuk ditindaklanjuti sebagai Ketua ASEAN,” ujar Faizasyah.

Baca Juga: Ribuan jurnalis akan menyambangi KTT G20 Bali 2022

Faizasyah menambahkan bahwa pemerintah tak menutup kemungkinan akan ada isu-isu lain yang akan diangkat saat kepemimpinan Indonesia nanti, tapi ia tidak memerinci lebih lanjut.

“Tentu akan ada isu lain yang ditonjolkan (saat keketuaan ASEAN), tapi belum bisa diprediksi,” ujarnya. 

Indonesia terakhir kali memegang posisi Ketua ASEAN pada 2011. Sepanjang chairmanship tersebut Indonesia berhasil menggulirkan sejumlah inisiatif.

Antara lain Implementasi Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN dan mendorong terbentuknya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) dalam bidang manajemen resolusi konflik.