Usulan jabatan Kades 9 tahun. Akademisi: Peluang besar penyelewengan dana desa dan menyeret isu tiga periode

JAKARTA INSIDER – Ribuan kepala desa uang yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menggeruduk Jakarta pada Selasa (17/1/2023).

Mengklaim dari seluruh menjuru Indonesia, rombongan kepala desa ini datang untuk berdemontrasi di depan Gedung DPR RI dan beberapa titik lain.

Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun. Mereka juga meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  

Baca Juga: Mantap songsong kemenangan Pilpres 2024, Airlangga tegaskan Golkar sudah resmi umumkan calon presiden

Para kepala desa itu membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan perpanjangan masa jabatan tersebut saat demo di DPR. Seragam kepala desa pun mereka kenakan saat mengikuti aksi.

Salah satu peserta aksi yang merupakan Kepala Desa Poja, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) Robi Darwis menyebut masa jabatan selama enam tahun yang diatur melalui UU No. 6/2014 tentang Desa tidaklah cukup.

"Karena memang enam tahun ini sangat kurang, karena ketika kita jabatan enam tahun, maka kami tetap persaingan politik. Jadi tidak cukup dengan waktu enam tahun," kata Robi di Kompleks DPR, Selasa (17/1)

Baca Juga: Menjelajah 11 Chinatown terbaik di dunia. Dari Bangkok, Afrika hingga London, mana Favorit Anda?

Robi menganggap masa jabatan selama enam tahun semakin mempertajam persaingan antar cakades. Ia optimistis, masa jabatan sembilan tahun dapat menurunkan tensi persaingan.

"Karena selama enam tahun itu kita tetap ada persaingan politik, maka harapan kami ketika sembilan tahun jabatan, maka persaingan politik akan berkurang karena waktu cukup lama," ucapnya.

Merespons hal itu, Peneliti Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta Sunaji Zamroni atau Naji menyebut bahwa masa jabatan sembilan tahun membuka peluang besar penyelewengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Karena kita tidak bisa menjamin cara pemilihan kades itu profesional dan mesti selalu memperoleh pemimpin desa yang  bersih, jujur, dan amanah,” kata Naji, melansir NU Online, Minggu (22/1/2023).  

mitod dan faktaBaca Juga: Mitos dan fakta ilmiah tentang hujan di Tahun Baru Imlek: pertanda turunnya Dewi Kwan Im hingga ramalan BMKG