politika

Sistem Pemilu Proporsional Tertutup bukan keinginan publik, terbukti dari hasil Skala Survei Indonesia (SSI)

Senin, 9 Januari 2023 | 08:36 WIB
Direktur Eksekutif SSI, Abdul Hakim, menjelaskan hasil survei membuktikan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup bukan keinginan publik. (Dok. SSI)

Hasil survei konstituen partai politik, yang setuju Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka: PKB (52,2 persen), Partai Gerindra (70,6 persen), PDI Perjuangan (64,1 persen), Partai Golkar (65,4 persen), dan Partai NasDem (60,7 persen).

Kemudian, Partai Garuda (100 persen), PKS (72,5 persen), Perindo (78,6 persen), PPP (39,3 persen), PSI (100 persen), PAN (70 persen), Partai Hanura (100 persen), serta Partai Demokrat (67,1 persen).

"Melihat data di atas, bisa disimpulkan bahwa sejati nya keinginan mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup ini bukanlah keinginan publik. Perubahan ini lebih banyak diinginkan oleh segelintir elite parpol tertentu," ujar Abdul Hakim.

Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit Prabowo Hadir dalam peresmian gedung baru Polda Papua, turut dihadiri oleh Panglima TNI

Abdul Hakim berharap MK dalam memutuskan uji materi terhadap Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tetap mempertahankan keputusan terdahulu yang pernah dibuat yakni pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka.

"Keputusan MK yang pernah dibuat pada tahun 2008 tentang gugatan yang sama, sebaiknya lebih dipertegas kembali untuk memapankan arah demokrasi di Indonesia," kata Abdul Hakim.

Pemilihan Umum ( Pemilu ) di Indonesia sejak 2008 sudah menganut sistem proporsional terbuka.

Baca Juga: Jadwal sholat 5 waktu untuk wilayah Jakarta hari ini, Lengkap dengan waktu Dhuha dan Imsak

Sistem ini diberlakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 23 Desember 2008.

"Oleh karena itu, permohonan hak uji materil terkait sistem pemilihan terbuka menjadi sistem pemilihan tertutup, sudah seharusnya dinyatakan ditolak demi menjaga kedaulatan yang berada di tangan rakyat," kata Anggota Penasehat Dewan Pakar Partai Golkar, Henry Indraguna. (4/1/2023).***

Halaman:

Tags

Terkini