"Semua kabupaten itu masing-masing mendapat Rp100 juta," ujar Suharyanto.
Ada pun untuk Pemkot Pekalongan dan Pemkab Pekalongan masing-masing mendapat Rp150 juta.
Sementara Pemkot Semarang yang memiliki dampak paling luas akibat banjir itu mendapat sebesar Rp200 juta.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah," ujar Suharyanto di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah, Senin (2/1/2023).
Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Dia menegaskan, pada saat tanggap darurat bencana, pemimpin daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat.
"Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan," ujarnya.
Kepala BNPB juga meminta kepada Pemerintah Provini Jawa Tengah untuk menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
"Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah harus segera menyusun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," katanya.
Apa yang mau dibangun, lalu apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti itu tidak akan terulang.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan, puncak musim hujan di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2023.
Selain hujan, wilayah Jawa Tengah juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan angin.