politika

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir: Jelang tutup tahun 2022, tutup isu yang buat Pemilu 'ngambang'

Sabtu, 31 Desember 2022 | 15:40 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir (haedarnashirofficial)

JAKARTA INSIDER - Menjelang tutup tahun 2022, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berharap, dalam konteks kebangsaan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) harus diselenggarakan tepat waktu, dan menjadi Pemilu yang demokratis.

Secara tegas Haedar mengatakan supaya dilakukan 'tutup buku' isu-isu yang membuat Pemilu 'ngambang'.

Sebaliknya menjelang tutup tahun 2022 ini harus ada kepastian politik sebab akan menciptakan stabilitas terganggu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasalnya, penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan komitmen yang telah ditetapkan oleh negara, sekaligus rakyat sudah terkondisikan untuk menyambut pesta rakyat tersebut.

Jadi semua pihak diharapkan untuk menutup buku isu-isu yang membuat waktu pelaksanaan Pemilu menjadi ngambang.

Baca Juga: Terbongkar! Cristiano Ronaldo ungkap alasannya bergabung dengan Al Nassr

"Maka siapapun termasuk elite, warga bangsa, dan kelompok-kelompok kebangsaan jika kita memang ingin bangsa dan Negara ini bersatu, komitmen-komitmen yang resmi itu mari kita jaga bersama. Jadi Pemilu 2024 terlaksana sesuai jadwal dan hentikan berbagai macam pernyataan apalagi gerakan yang sifatnya spekulatif," harap Haedar.

Di acara Media Gathering Tutup Tahun 2022 yang diselenggarakan di Kantor PP Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro, No 23. Kota Yogyakarta pada, Kamis (29/12/2022) ini, Haedar juga berharap sisa waktu sebelum tahun politik 2024 untuk melakukan pra kondisi, agar isu pembelahan politik tidak terjadi.

Pembelahan politik dari sisa Pemilu sebelumnya, kata Haedar, juga harus tutup buku dari semua pihak.

Baca Juga: Ratusan warga suka cita Bupati Cianjur ditangkap KPK. Geruduk rumah dinas sambil makan di alun alun

Menurut Guru Besar Sosiologi ini, usaha meredam terjadinya pembelahan politik sebagaimana yang lalu, bisa dilakukan sejak tahun 2023. Dan itu harus dilakukan secara kolektif.

"Dinamika politik dalam perbedaan pilihan politik itu hal yang demokratis dan alamiah, tetapi pembelahan politik yang menjadikan institusi di tubuh bangsa dan Negara itu menjadi terbelah, seakan-akan Pemilu itu sebagai pertaruhan ideologi dan pertarungan berbagai kepentingan yang saling berhadap dan merusak kesatuan bangsa, kita kondisikan di pra agar itu tidak terjadi," ungkapnya.

Terkait dengan cara, dia menyebutkan supaya semua pihak untuk mulai memproduksi pernyataan dan isu yang berisi energi positif dalam kehidupan kebangsaan.

Baca Juga: Jonathan Frizzy dianggap ingkar janji soal besaran nafkah anak, kini Dhena Devanka merasa lelah dan nelangsa

Halaman:

Tags

Terkini