"Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp 10 triliun pun nggak apa-apa," katanya.
"Kami daerah miskin, daerah ekstrem, jadi kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana," lanjut Adil.
Adil pun menuturkan soal target Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan masalah kemiskinan.
Namun target itu dinilai tidak akan tercapai jika Meranti tidak mendapatkan DBH yang memadai untuk digunakan mensejahterakan nelayan, petani dan buruh.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno pastikan ranah privat masyarakat tetap terjamin seiiring pengesahan KUHP
"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti kasihkan kami ke negeri sebelah," ujarnya.
Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti angkat senjata untuk menyelesaikan hal ini.
"Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin," ujar Adil.
Pada dialog itu, Adil juga sempat menyebut pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan.
Baca Juga: DBH tidak sesuai ekspektasi, Bupati Meranti protes, begini respon staff khusus Kemenkeu
Dia melontarkan pernyataan itu karena kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima Pemkab Meranti Riau.
Meranti harusnya mendapat DBH dengan hitungan 100 dolar AS per barel, bukan 60 dolar AS per barel seperti saat ini.
Namun, nyatanya, kata dia, pada 2022, DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan 60 dolar AS per barel.
Adil mendesak Kemenkeu agar memberikan DBH menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel pada 2023.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar AS per barel," ujar Adil.