Hal itu disampaikan Muhadjir setelah mendengar paparan dan penjelasan mengenai temuan dari tim investigasi dalam Rapat Koordinasi Tindaklanjut Penanganan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Muhadjir meminta, seluruh jajaran dan pihak terkait merumuskan langkah penanganan yang tepat terhadap Ponpes Al Zaytun. Mengingat terdapat 4.985 santri yang menempuh pendidikan di Ponpes Al Zaytun.
"Harus dipastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di sana dapat berlangsung dan berlanjut, tidak akan terganggu atau paling tidak, tidak terlalu terganggu oleh adanya masalah tersebut," ujar Muhadjir dilansir dari situs kemenkopmk.go.id, Senin (3/7/2023).
Di sisi lain, Muhadjir tetap meminta pihak berwajib melakukan tindakan tegas yang terukur apabila terdapat temuan pidana atau pelanggaran lainnya. Termasuk yang bertentangan dengan Pancasila atau penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan agama.
"Kita harus belajar dari penanganan kasus Pondok Pesantren Assidiqiyah Jombang. Seluruh pihak harus mau bekerja sama mendorong penegakan hukum terhadap oknum dan memisahkan antara persoalan pidana dan entitas pendidikan. Setelah oknum diamankan, satuan pendidikan tetap bisa berjalan secara normal," tutur Muhadjir.
Baca Juga: Lokasi SIM keliling Jakarta hari ini Senin 3 Juli 2023
Muhadjir juga mengimbau, kepada para orang tua wali dan santri untuk tetap tenang dan tidak perlu gelisah terhadap masa depan pendidikan putra-putrinya. Pemerintah, kata dia, menjamin para santri tetap mendapat hak pendidikan di Ponpes Al Zaytun.
"Tenang saja, jangan ikut merasa gelisah. Jadi ibarat kita akan menarik rambut di dalam tepung, jangan sampai tepungnya berhamburan. Itu prinsip yang akan kita lakukan. Keberlanjutan pesantren tetap akan kita jaga," kata Muhadjir.
Selain itu, Muhadjir meminta, kepada para orang tua wali atau santri untuk kooperatif jika nantinya dimintai keterangan oleh pihak berwajib terkait polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaytun.***