JAKARTA INSIDER - Baru-baru ini Moeldoko menjadi sorotan publik pasca dirinya mengajukan peninjauan kembali atas Partai Demokrat di Mahkamah Agung.
Moeldoko merupakan Kepala Staf Presiden Jokowi, sehingga banyak pihak mempertanyakan bagaimana sikap dari Presiden Jokowi.
Menjelang Pilpres 2024 maka akan banyak dugaan dengan adanya langkah yang diambil Moledoko tersebut terkesan dibiarkan oleh Presiden Jokowi.
Moeldoko merupakan ketua umum Partai Demokrat berdasarkan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, awal 2021
Dilansir JAKARTA INSIDER dari laman Instagram Denny Indrayana pada Kamis (1/6/2023) tentang Anies Baswedan yang terancam gagal menjadi calon presiden apabila Partai Demokrat berhasil diambil oleh Moeldoko.
Menurut Denny Indrayana apabila MK memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup maka akan berpengaruh terhadap persiapan pemilu tahun 2024 ini.
"Supaya putusan yang berpotensi mengubah sistem pemilu di tengah jalan itu, tidak menimbulkan kekacauan persiapan pemilu, karena banyak partai yang harus mengubah daftar bakal calegnya, ataupun karena banyak bakal caleg yang mundur karena tidak mendapatkan nomor urut,"tulis Denny Indrayana.
Denny Indrayana mengkhawatirkan soal hukum yang disalahgunakan untuk kepentingan politik pemilu 2024.
"Dalam pesan yang saya kirim itu, saya juga khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024, bukan hanya di MK, tetapi juga di Mahkamah Agung.
Terkhusus peninjauan kembali yang diajukan oleh kubu Moeldoko atas Partai Demokrat ke Mahkamah Agung juga harus menjadi perhatian karena rawan disalahgunakan.
Baca Juga: Cek seberapa tua jiwa kamu, berikut 10 tes psikologi untuk melihat kedewasaan mentalmu!
"Secara spesifik saya mengajak publik untuk juga mengawal proses Peninjauan Kembali yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko atas Partai Demokrat Proses PK tersebut lebih tertutup dan tidak ada persidangan terbukanya untuk umum, maka lebih rentan diselewengkan,"papar Denny Indrayan adalam rilis tertulisnya.
Denny Indrayana berharap jangan sampai partai politik dirusak oleh penguasa karena ada kepentingan pada Pilpres 2024.