JAKARTA INSIDER - Pemerintah Rusia telah membaca dan mempelajari proposal perdamaian Rusia - Ukraina yang diajukan oleh Cina. Atas proposal perdamaian ini, pemerintah Rusia mengambil sikap menolak. Dengan alasan untuk saat ini tidak ada penyelesaian konflik secara damai.
"Kami sangat memperhatikan rencana yang diajukan China. Namun, untuk saat ini, kami tidak melihat kondisi apa pun yang diperlukan untuk membawa keseluruhan proses ini menuju perdamaian," demikian disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tentang sikap pemerintah Rusia.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan terima kasih atas upaya Cina. Hanya saja, untuk penyelesaian konflik perlu ada pengakuan kendali Rusia atas empat wilayah Ukraina.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jabodetabek Selasa 28 Februari, Jakarta diprediksi hujan pada pagi dan siang
Rusia mengklaim telah menganeksasi wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson sekali pun tidak pernah menguasai sepenuhnya.
Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy mengatakan negaranya perlu bekerja dengan Cina, dengan alasan dari perspektif Cina ada rasa hormat terhadap integritas teritorial dan masalah keamanan Ukraina.
Zelenskyy juga mengatakan ia yakin hanya negara yang wilayahnya diserang yang dapat memulai inisiatif perdamaian.
Menurut negara-negara Barat, proposal tersebut memperlihatkan bahwa Cina sedang mempertimbangkan untuk mempersenjatai Rusia. Sebuah klaim yang ditolak Beijing sebagai sebuah klaim yang salah.
Cina telah berusaha memposisikan dirinya sebagai pihak netral dalam konflik sambil mempertahankan hubungan dekat dengan sekutu strategis mereka, Rusia.
Beijing pekan lalu menyerukan pembicaraan damai dengan mempublikasi proposal perdamaian yang berisi 12 usulan untuk mengakhiri perang di Ukraina, termasuk menghormati kedaulatan teritorial semua negara.
Baca Juga: Suzuki S Presso, city car yang lebih irit dan harga ramah di kantong!
Menteri luar negeri China mengatakan bahwa Beijing sangat prihatin tentang konflik di Ukraina, yang meningkat dan bahkan lepas kendali. Pandangan ini disampaikan Menteri Luar Negeri China, Qin Gang pada konferensi tentang keamanan global di Beijing, minggu lalu.