JAKARTA INSIDER - Presiden Joko Widodo secara tegas menyuarakan bahwa data pertahanan, terutama terkait dengan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), tidak dapat diungkapkan secara terbuka seperti barang di toko kelontong.
Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap ajakan beberapa calon presiden dalam debat ketiga Pemilu 2024 yang meminta transparansi dalam membuka data pertahanan kepada publik.
Dalam kunjungan kerjanya di Serang, Banten, pada Senin, 8 Januari 2024, Jokowi menjelaskan bahwa banyak informasi terkait pertahanan yang memang perlu dijaga kerahasiannya, seiring dengan implikasi besar terhadap strategi keamanan negara.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan kewaspadaan terhadap setiap potensi ancaman.
Presiden Jokowi menekankan bahwa pemahaman terhadap keamanan negara, khususnya dalam hal Alutsista, tidak dapat disamakan dengan praktik membuka data secara bebas seperti di toko kelontong.
Dalam konteks ini, Jokowi merespons tuntutan beberapa calon presiden yang menginginkan transparansi penuh terkait data pertahanan dalam debat ketiga Pemilu 2024.
Menurutnya, aspek-aspek tertentu terkait dengan pertahanan dan keamanan negara dapat diungkapkan, tetapi banyak hal yang harus tetap dirahasiakan.
Alasan utamanya adalah karena informasi tersebut melibatkan strategi besar negara yang memerlukan kerahasiaan demi menjaga keamanan nasional.
"Dalam debat ketiga Pemilu 2024, Minggu (7/1) malam, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan melemparkan kritik pembelian alutsista bekas kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan."
Pada debat ketiga Pemilu 2024, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengkritik kebijakan pembelian Alutsista bekas oleh Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Mereka menyuarakan kekhawatiran terkait risiko keselamatan prajurit yang menggunakan peralatan bekas tersebut.
"Ganjar dan Anies meyakini penggunaan alutsista bekas berisiko terhadap keselamatan prajurit. Ganjar bahkan meminta data dibuka transparan ke publik saat itu juga."