Co-Captain Timnas AMIN, imbau 3 hal ini untuk Presiden Jokowi agar Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil

JAKARTA INSIDER - Sudirman Said, Co-captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyampaikan 3 pesan sekaligus imbauan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin bermartabat.

Pertama, keteladanan presiden sebagai pemimpin tertinggi negeri ini dalam penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil.

Kedua, tidak menggunakan bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik. Pasalnya, bansos merupakan uang rakyat.

Baca Juga: Transformasi Masa Depan Pemuda: Program Data Science for Youth Membuka Peluang Baru

Ketiga, Presiden Jokowi agar membaca kembali alinea 3 UUD 1945 sehingga dapat menjaga 2 hal mendasar yaitu tauhid (rahmat Tuhan) dan iktikad baik.

"Saya ingin mengimbau dari pimpinan paling tinggi negeri ini Presiden Republik Indonesia, Anda Pak Jokowi adalah tokoh Jawa Tengah yang budayanya adiluhung. Karena itu sangat diperlukan keteladanan yang luar biasa. Bila presiden kita memberi teladan dengan bersikap netral, menjunjung tinggi segala macam etik dan hukum, maka hasil [pilpres 2024] apa pun akan diterima oleh rakyat," imbau Sudirman saat acara Deklarasi dan Pengukuhan Tim Hukum Nasional AMIN Jawa Tengah di Semarang, Jumat (5/1/2024).

Dia menilai, berbagai proses penyelenggaraan negara yang menjadi perhatian masyarakat selama ini antara lain proses pemerkosaan hukum, yaitu terjadinya pelanggaran berat etika di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan uji materi syarat minimal usia capres-cawapres.

Baca Juga: Relawan Prabowo Luncurkan gerakan moral 'Pemilu Damai Pemilih Pandai' begini penjelasan Arya Sadhana

Sudirman berharap agar kejadian di MK menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Ke depan, lanjutnya, masyarakat ingin pimpinan tertinggi negeri ini memberi teladan berlapis-lapis ke bawah mulai dari gubernur, bupati/walikota, aparat penegak hukum, TNI/Polri, penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu untuk memberikan layanan terbaik. Penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu harus bersikap netral.

Dia menuturkan bahwa semua pihak berharap agar pemilu menghasilkan pemimpin bermartabat sehingga objektivitas dan netralitas penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu menjadi sangat penting.

"Sebaliknya Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, jika terjadi pemerkosaan hukum, proses-proses pemilu dipaksakan menggunakan peralatan-peralatan tidak sah, ada berita kepala desa dipanggil untuk memilih [paslon] nomor tertentu. Kalau ini berlangsung terus menerus, maka nanti yang dihasilkan adalah mungkin pemimpin yang secara politik menang, tetapi secara moral tidak punya kekuatan apa-apa dan ini berbahaya bagi negara ini ke depan," tuturnya.

Baca Juga: Relawan Pace Mace deklarasikan siap dukung Anies-Muhaimin, inilah visi dan misi AMIN terdiri atas 14 butir berisi gelombang perubahan untuk Papua

Oleh sebab itu, Sudirman berharap agar dalam forum Deklarasi THN AMIN Jateng sebagai pusatnya kebudayaan adiluhung, Presiden Jokowi untuk menghentikan proses cawe-cawe dan proses kontestasi pemilu berjalan jujur dan adil.

Penyaluran Bansos

Kedua, Sudirman mengingatkan kepada pemerintah tentang bantuan sosial. Menurutnya, bansos merupakan uang rakyat. Jika bansos untuk alat politik demi kepentingan suatu kelompok, hal tersebut sama saja dengan tindak korupsi.