JAKARTA INSIDER - Anggota Komisi VI DPR-RI, Rafly Kande bersama-sama warga Kecamatan Manggamat, Aceh Selatan, melakukan deklarasi tolak mafia tambang di daerah yang terkenal kaya akan emas dan mineral itu.
Hal itu dilakukan saat Rafly Kande dalam kunjungan masa reses guna mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat.
Menurut Rafly, ada persoalan yang menarik dan menyita perhatian sejumlah pihak di Aceh Selatan beberapa waktu lalu dan menjadi perhatian dirinya, salah satunya adalah aktivitas pertambangan di Aceh Selatan yang berdampak pada lingkungan dan keresahan masyarakat di kecamatan Kluet Tengah.
Baca Juga: Teungku Rafly KanDe anggota DPR PKS: Kehangatan PON Aceh Sumut jangan kuras APBA!
"Ini adalah bukti bahwa sektor tambang tidak dikelola dengan baik, sehingga memunculkan persoalan di masyarakat dan dapat menyebabkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, " ucap Rafly, Rabu ( 25/10/2023).
Politisi DPR-RI Fraksi PKS ini menyebutkan, bicara masalah tambang dirinya ingin di Aceh segera terbentuk regulasi Badan Pertambangan Aceh, sehingga kekayaan mineral di Aceh dapat terjaga dan melahirkan manfaat bagi masyarakat Aceh.
"Kami berkomitmen menolak mafia tambang di Aceh, khususnya Aceh Selatan. Untuk itu kami terus memperjuangkan agar terbentuknya regulasi tentang badan pertambangan Aceh," Rafly menegaskan.
Baca Juga: Museum Tsunami Aceh, monumen kenangan penuh pendidikan dan daya tarik wisata
Rafly menilai, selama ini aktivitas pertambangan di Aceh Selatan kerap melahirkan berbagai masalah baik dengan masyarakat maupun pemerintah, menurutnya hal ini disebabkan tidak adanya komitmen dan ketegasan dari pemerintah untuk mengatur hal itu, sehingga memunculkan praktik mafia tambang.
"Mafia tambang adalah musuh masyarakat, mereka hadir untuk mengeruk hasil alam di Aceh Selatan dan meninggalkan alam yang rusak dan berbahaya bagi masyarakat, kita semua harus berpartisipasi untuk menolak mafia-mafia tambang," imbuhnya.
Rangkaian kunjungan kerja masa reses di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan Politisi PKS ini dengan berdialog langsung mendengar aspirasi masyarakat.