Bisa ancam masa depan media di Indonesia, Google Asia Pacific ingatkan Jokowi soal Perpres tentang Media Massa

JAKARTA INSIDER – Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggodog sebuah beleid baru yang mengatur tentang media massa.

Peraturan tersebut sedianya akan dituangkan dalam sebuah bentuk Peraturan Presiden tentang Media Massa yang akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani  Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik, dalam sebuah siaran pers yang diterbitkan pada blogresmi Google Indonesia mengingatkan Pemerintah Indonesia dalam rencana penandatanganan Peraturan Presiden tentang media massa. 

Baca Juga: Ditlantas Polda Metro Jaya jemput bola, simak 5 lokasi SIM Keliling Jakarta hari ini

Diingatkan, rancangan peraturan itu  berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia, serta kebebasan pers sendiri. 

Michaela Browning menyebutkan, pihak Google percaya akan pentingnya industri jurnalisme yang sehat dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung ekosistem berita yang berkelanjutan, independen, dan beragam.

“Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kami khawatir bahwa, jika disahkan tanpa perubahan, rancangan terbaru Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas yang tengah diusulkan saat ini tidak dapat dilaksanakan. Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan,” tulisnya. 

Baca Juga: Prakiraan cuaca Jabodetabek hari ini Kamis 27 Juli 202, BMKG: Cerah berawan sepanjang hari

Disebutkan Michaela, misi Google adalah membuat informasi mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Jika disahkan dalam versi sekarang, peraturan berita yang baru ini dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan kami untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk kami di Indonesia.

Akibatnya, segala upaya yang telah dan ingin kami lakukan untuk mendukung industri berita di Indonesia selama ini dapat menjadi sia-sia. Kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai program yang sudah berjalan serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini.

Sejak rancangan Perpres tersebut pertama kali diusulkan pada tahun 2021, Google dan YouTube telah bekerja sama dengan pemerintah, regulator, badan industri, dan asosiasi pers untuk memberikan masukan seputar aspek teknis pemberlakuan peraturan tersebut dan untuk menyempurnakannya agar sesuai dengan kepentingan penerbit berita, platform, dan masyarakat umum.

Baca Juga: Bali United berevolusi! Kini menjadi klub sepakbola Indonesia dengan Largest Fan Ecosystem Experience

“Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi dengan pemerintah, terutama selama proses harmonisasi. Akan tetapi, rancangan yang diajukan masih akan berdampak negatif pada ekosistem berita digital yang lebih luas,” kata Michaela.

Dua dampak besar