Isnur berpendapat alat peretas ini dapat mengancam demokrasi rakyat Indonesia dan disalahgunakan untuk kepentingan politik.
“(Dapat) meruntuhkan keberanian, kepercayaan diri orang kritis, dihancurkan kehidupannya, diambil alih dan disedot semua datanya, KTP dipublikasi, itu mengerikan. Ini tanpa audit atau pengawasan. Kita tidak tahu siapa yang melakukan,” terang Isnur.
Baca Juga: Mendadak, Siti Nurbaya dipanggil Jokowi ke Istana, ada apa?
“Bisa dipakai untuk membungkam atau melemahkan lawan politik. Kalau ada seorang caleg, capres, atau koalisi yang merasa dijegal atau diganggu, bisa menggunakan mekanisme ini,” tambah dia.
Di sisi lain, Isnur mencurigai Pegasus digunakan setiap menjelang tahun politik, mengingat banyak kasus jurnalis yang diretas dan mendapat serangan siber.
Ia juga menjelaskan bahaya alat peretas Pegasus terhadap masyarakat bila penegak hukum memanfaatkannya untuk kepentingan sepihak.
Baca Juga: Kasus Korupsi BTS, Dirut PT BUP ditahan, Kejagung buka peluang usut suami Puan Maharani
“Berbahaya kalau penguasa yang sedang menjabat ikut cawe-cawe," kata Isnur.
Apalagi, lanjutnya, kalau perangkat kenegaraan, sistem penegak hukum, intelejen, juga dipakai oleh penguasa untuk mengarahkan dukungan ke salah satu pihak.
"Kalau penegak dan pelaksananya menjadi bagian yang terpelanggar gimana? Masyarakat bisa berbuat apa?” cetusnya.
Meski memiliki dampak yang sedemikian genting, menurut Isnur, pemerintah terlihat tidak menanggapi ancaman demokrasi yang dihasilkan dari alat peretas tersebut.***
Artikel Terkait
Habis Bjorka, kini sejumlah pejabat tinggi Indonesia jadi sasaran Spyware, pelakunya diduga dari ….
Telah diunduh lebih dari 400 juta ponsel Android, ternyata 10 aplikasi ini disusupi spyware, segera hapus!