Diplomat Indonesia yang Dekat dengan Rusia: Antara Kerja Diplomatik dan Peletakan Kepentingan Nasional

JAKARTA INSIDER - Dalam dunia diplomasi, kerjasama antara negara-negara menjadi hal yang penting untuk mempererat hubungan dan mencapai kepentingan bersama.

Namun, di balik itu terkadang terdapat sejumlah kontroversi terkait kebijakan diplomasi yang diambil oleh seorang diplomat.

Salah satu diplomat Indonesia yang mendapat sorotan adalah Mohamad Wahid Supriyadi, mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia yang dikenal dekat dengan Rusia dan dianggap sebagai juru bicara Kremlin.

Sebelum menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Rusia pada tahun 2016 hingga 2020, Supriyadi telah mengemban berbagai tugas diplomatik di beberapa negara seperti Australia dan Uni Emirat Arab pada era 1990-an dan 2000-an.

Baca Juga: Amerika Serikat Kembali Kirim Bantuan: Uang 31T Rupiah untuk Perang Ukraina Melawan Rusia

Namun, yang menjadi perhatian adalah sikapnya yang terkesan pro-Rusia dan pernyataannya yang mendorong penghindaran sanksi dalam pembelian jet Rusia.

Salah satu kontroversi yang melibatkan Supriyadi adalah saat Indonesia menolak memperpanjang visa kerja Lindsay Murdoch pada tahun 2002.

Tindakan tersebut dikritik sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers.

Namun, Supriyadi membantah bahwa tindakan Jakarta terhadap Murdoch akan merugikan kebebasan pers.

Baca Juga: Pulang dengan tangan kosong dari Istanbul, Inter Milan dikalahkan Manchester City di Final Liga Champions

Selama menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Supriyadi melakukan kunjungan ke berbagai pejabat Rusia, dengan tujuan memperkuat kerjasama antara kedua negara.

Namun, salah satu kunjungannya melibatkan dorongan kesepakatan dengan perusahaan Rusia yang telah dikenakan sanksi internasional.

Pada akhir 2010-an, Supriyadi turut serta ketika Jakarta berencana untuk membeli kapal selam Rusia dan menandatangani kontrak dengan Rostec untuk pembelian jet tempur Su-35 Rusia.

Langkah ini menuai kontroversi karena Rostec telah dikenakan sanksi sejak 2014 akibat aneksasi Krim oleh Rusia.