Sekjen NasDem resmi ditahan Kejagung, Willy: Letakkan hukum sebagai jangkar utama tidak semaunya sendiri

JAKARTA INSIDER - Banyak pihak mempertanyakan nasib koalisi dari pengusung Anies Baswedan pasca ditetapkannya Johnny G Plate sebagai tersangka.

Johnny G Plate merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika RI karena sebelumnya NasDem merupakan koalisi Jokowi pada saat tahun 2019.

Namun pada pemilihan presiden pada tahun 2024 partai NasDem mengambil langkah sendiri yakni mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Koalisi perubahan yang digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan hingga kini belum secara resmi sepakat terkait siapa yang kelak akan berpasangan dengan Anies Baswedan.

Dilansir JAKARTA INSIDER dari laman resmi partai NasDem pada Jumat (19/5/2023) tentang penegakkan hukum di era demokrasi menurut Willy Aditya Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI.

Baca Juga: Ingin jadi Flight Attendant? Ada pendidikan pramugari dan pramugara gratis dari Lion Air Group, segera daftar!

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya buka suara mengenai penegakkan hukum di Indonesia.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI bahwa penegakkan hukum merupakan jangkar utama di negara demokrasi.

“Poin paling penting dalam negara demokrasi adalah meletakkan hukum sebagai jangkar utama, tidak sekarep dewe (semaunya sendiri),” kata Willy dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5).

Menurut Willy penegakkan hukum oleh penegak hukum tidak boleh di intervensi oleh pihak manapun.

Baca Juga: 985 Tower BTS 4G Kominfo mangkrak, Mahfud MD: Negara telah keluar uang Rp 10 triliun!

Bahkan lebih jauh Willy juga menyinggung terkait perjuangan John F Kennedy terkait seorang mahasiswa kulit hitam masuk di University of Massachusetts.

“Ini konstitusi, dia harus masuk. Ditekan gubernurnya, tidak mau. Ditekan dekan dan rektor, tidak mau. Kennedy tetap berdiri,” tandasnya.

Lebih lanjut Willy menyebut aparat penegak hukum juga tidak boleh diskriminatif. Pemimpin negara harus mengutamakan kepentingan publik dan bukan kepentingan kelompoknya.