Putusan PN Jakpus terkait penundaan Pemilu 2024 timbulkan polemik, Prabowo:belum final ada upaya hukum banding

JAKARTA INSIDER - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menuturkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), yang menyatakan menunda Pemilu 2024 kurang bijak.

Hal ini, disampaikan oleh Prabowo Subianto usai menerima kunjungan dari Partai NasDem, Surya Paloh di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 5 Maret 2023.

Namun begitu, Prabowo Subianto menuturkan kembali bahwa putusan penundaan Pemilu 2024 masih belum final, karena masih ada upaya hukum banding.

Baca Juga: Sejarah Tanah Merah Plumpang, lahan sengketa yang jadi bahan kampanye pilgub DKI

"Itu kan Pengadilan Negeri, masih di atasnya ada Pengadilan Tinggi dan sebagainya, saya kira sangat kurang arif atau tidak masuk akal kalau ditunda-tunda terus," ujarnya. Dikutip oleh JakartaInsider.id dari Antara, Senin, 6 Maret 2023.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjelaskan bahwa putusan PN Jakarta Pusat mengenai penundaan Pemilu 2024, sudah menimbulkan polemik.

Sehingga, dalam hal inipun menimbulkan beragam komentar dari beberapa pejabat pemerintahan.

Baca Juga: Presiden Jokowi perintahkan anak buahnya segera putuskan solusi terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Prabowo mencontohkan salah satunya yakni Menkopolhukam, yang turut memberikan tanggapan.

Diketahui, bahwa majelis hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Prima nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024.

Adapun gugatan tersebut, diajukan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Prima Agus Priyono dan Sekretaris Jenderal Dewan DPP Prima Dominggus Oktavianus Tobu Kiik selaku pihak penggugat terhadap KPU, yang diwakili oleh Ketua Umum KPU Hasyim Asyari sebagai tergugat.

Baca Juga: Geger! MUI ikut dukung gerakan boikot kurma Israel jelang Ramadhan, ada apa?

Dalam putusan PN Jakarta Pusat, majelis hakim mengatakan menerima gugatan dari penggugat untuk seluruhnya, yang menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan.

Saat proses verifikasi administrasi oleh tergugat, serta menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.