PDIP minta Kepala Daerah tinda retret di Akmil Magelang, ini sanksi bagi yang tidak hadir

JAKARTA INSIDER - Sejumlah kepala daerah dilaporkan tidak menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang dijadwalkan berlangsung mulai 21 Februari 2025. Di antara mereka, beberapa adalah kader PDIP, yang diduga menunda kehadiran atas instruksi partai.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menegaskan bahwa tidak ada sanksi dari pemerintah bagi kepala daerah yang tidak menghadiri retret tersebut.

"Ini urusan internal. Tidak hadir ke retret bukan berarti ada sanksi," ujar Said di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta Pusat, 21 Februari 2025.

Baca Juga: Inilah momen paling menohok di aksi Indonesia Gelap, nyanyian sindiran pedas hingga teatrikal puisi

Namun, absennya kepala daerah dari PDIP ini memunculkan spekulasi mengenai hubungan antara instruksi partai dan kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Baca Juga: Sri Mulyani jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah, soroti isu efisiensi Anggaran

Pertemuan Elite PDIP di Kediaman Megawati

Di hari yang sama, sejumlah elite PDIP mengadakan pertemuan tertutup di rumah Megawati Soekarnoputri.

Beberapa tokoh yang hadir:

Deddy Yevri Sitorus (Ketua DPP PDIP)

Said Abdullah (Ketua DPP PDIP Bidang Anggaran)

Komarudin Watubun (Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan)

Baca Juga: Partai NasDem dorong generasi muda melek Politik lewat program Remaja Bernegara

Pertemuan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB dan diduga membahas sikap politik PDIP terhadap retret dan kasus hukum Hasto Kristiyanto.