Kontroversi Etika dan Moral, TPN Ganjar Mahfud Singgung Presiden Berpihak, Nusron Wahid Pertanyakan Sejarah Dukungan

JAKARTA INSIDER - Kontroversi politik kembali memanas, kali ini melibatkan TPN Ganjar Mahfud yang menyentuh isu etika dan moral terkait dukungan presiden dalam kampanye. Sebagai respons, Nusron Wahid memberikan pandangannya, menyoroti perbedaan kepentingan politik sebagai pemicu perdebatan.

Artikel selengkapnya akan mengupas tuntas pernyataan Nusron Wahid dan fakta terkait isu etika dan moral yang mencuat dalam politik tanah air.

Sekretaris TKN Prabowo, Gibran Nusron Wahid, memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud, Imam Priyono.

Baca Juga: Prabowo Subianto, Suporter Setia Timnas RI dengan Sarungan Momen Akrab yang Bikin Netizen Tercengang

Ganjar Mahfud menyentuh isu etika dan moral presiden yang berpihak dalam kampanye politik. Nusron Wahid menilai isu ini muncul karena perbedaan kepentingan politik semata.

Menurut Nusron, isu etika dan moral yang diangkat oleh Ganjar Mahfud hanya timbul karena Presiden Jokowi tidak mendukung mereka.

Ia menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya, pihak yang sekarang menyoroti etika presiden dengan tegas percaya bahwa Presiden Jokowi akan berkampanye untuk mereka.

"Dulu kenapa tidak dipermasalahkan? Ini masyarakat harus tahu," tegas Nusron di hadapan wartawan pada Kamis (25/1/2024).

Baca Juga: Keakraban Prabowo dan Aburizal Bakrie di Wisma Bakrie Center, Ciptakan Momen Penuh Arti Menuju Pilpres Pemilu 2024

Nusron lalu merinci kejadian pada awal Juni tahun sebelumnya, di mana salah satu Ketua PDI Perjuangan meyakini bahwa Presiden Jokowi akan turut serta dalam kampanye untuk Ganjar.

Ia bahkan membahas aturan yang memperbolehkan Presiden cuti untuk berkampanye.

Terfokus pada isu etika dan moral, Nusron menegaskan bahwa setiap undang-undang, termasuk UU Pemilu, telah mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam penyusunannya.

Ia mempertanyakan logika jika melaksanakan aturan yang telah disepakati dianggap melanggar moral.

Baca Juga: Pj. Gubernur Heru Berikan 30 Sertifikat Tanah Gratis di Mampang Prapatan: Inisiatif PTSL untuk Warga Jakarta Selatan

"Kalau melaksanakan aturan itu dianggap melanggar moral, artinya semua pihak yang menyusun undang-undang itu dianggap tidak bermoral dan tak punya etika dong?" tanya Nusron.