Meutya Hafid Bantah Deklarasi Keberpihakan Presiden, Hanya Aturan Kampanye, Netralitas dan Keputusan Berpihak Menanti

JAKARTA INSIDER - Dalam pengumuman kontroversialnya di Pangkalan AU Halim Perdanakusuma, Presiden Joko Widodo menuai perhatian publik.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut, menegaskan bahwa itu hanya seputar aturan kampanye.

Berikut ini, kami akan mengulas lebih lanjut penjelasan Meutya Hafid terkait situasi tersebut.

Baca Juga: Jokowi, Prabowo, dan Pejabat Militer Kenakan Jaket Bomber Keren Saat Serah Terima Pesawat C-130J Super Hercules

Meutya Hafid Menjelaskan Konteks Pernyataan Presiden

Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI dan politisi Partai Golkar, membantah interpretasi yang menyebutkan bahwa pernyataan Presiden Jokowi adalah deklarasi keberpihakan.

"Presiden dimintai tanggapannya terhadap menteri yang berkampanye. Lalu presiden menyampaikan bahwa semua menteri, bahkan termasuk presiden, memiliki hak yang sama. Boleh berpihak, boleh kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara," jelas Meutya Hafid dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran di wilayah Senopati, Jakarta Selatan.

Presiden Jokowi Tetap Netral, Kata Meutya Hafid

Meutya Hafid melanjutkan penjelasannya dengan merinci jawaban presiden terhadap pertanyaan lanjutan.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Silaturahmi di Ponpes Al-Kahfi Kebumen, Ungkap Program Kesejahteraan Pesantren dan Santri

"Presiden juga kemudian ditanya mengenai apakah akan menggunakan hak tersebut, dan dijawab, 'Kita lihat nanti'.

Kata kuncinya adalah 'kita lihat nanti'. Jadi artinya beliau tidak menutup kemungkinan berpihak, tapi beliau sampai saat ini masih netral.

Sekali lagi penjelasan presiden tadi pagi, hanya dalam konteks menjawab pertanyaan tentang menteri yang kampanye," pungkas Meutya.

Baca Juga: Wanita Melahirkan di Mushala Cimanggis, Bayi Ditinggalkan, Pelaku Berhasil Ditangkap Warga

Presiden Jokowi: "Boleh Berkampanye, Boleh Memihak"