Ganjar Pranowo Tanggapi pernyataan Presiden Jokowi mengenai data pertahanan bukan seperti toko kelontong

JAKARTA INSIDER - Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 memunculkan pernyataan kontroversial dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keterbukaan data Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan setelah dua calon presiden (Capres), termasuk Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengajukan permintaan untuk membuka data pertahanan dalam negeri.

Ganjar Pranowo merespon dengan tegas atas pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa data pertahanan tidak bisa dibuka sepenuhnya seperti toko kelontong.

Baca Juga: Analisis pakar di debat Capres 2024: Prabowo 3 Kali dukung Ganjar yang menangkan komunikasi dan tantangan dari Anies

Dalam konferensi pers di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Januari 2024, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa permintaannya hanya ingin mendapatkan jawaban dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Ganjar berpendapat bahwa Prabowo seharusnya dapat menyampaikan data Kementerian Pertahanan yang bersifat tertutup selama Debat Ketiga Pemilu 2024.

"Saya butuh jawaban saja, kalau memang tidak bisa, kan dia (Prabowo) jawab, 'tidak bisa dibuka, pak,'" ungkap Ganjar.

Baca Juga: Ungkap alasan pembelian pesawat tempur bekas, Prabowo Subianto: Deterrent dan Efisiensi Waktu, Apa itu?

Ganjar Pranowo juga menyoroti klaim Jokowi yang menyatakan bahwa tidak semua data pertahanan dapat diungkapkan sepenuhnya.

Menurut Ganjar, data pertahanan Indonesia sebenarnya sudah terbuka dan dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Ada datanya di Kemenkopolhukam, terbuka itu di website," tegas Ganjar, dikutip JakartaInsider.id.

Baca Juga: Prabowo Subianto: Pertahanan Adalah Nyawa Negara, Anies Baswedan Dianggap Tak Pantas Bicara Soal Etika

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan bahwa data pertahanan, termasuk mengenai alat utama sistem senjata (alutsista), tidak dapat dibuka secara transparan.

Presiden menilai bahwa beberapa informasi strategis terkait pertahanan negara harus dirahasiakan demi keamanan.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tetapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara," ujar Jokowi.