Intervensi dinasti politik Jokowi ancam fondasi demokrasi Indonesia

"Negara ini akan dianggap sebagai milik Jokowi ketika nepotisme dibiarkan tumbuh. Maka dari itu wajar jika Anwar Usman melawan, dia mendapat 'jaminan' untung 'menang'," sambung Dedi.

Baca Juga: Kebijakan rasional PDIP: Analisis dosen UNAIR tentang Jokowi dan Megawati

Pernyataan kontroversial dari Anwar Usman ini juga mendapat kritik tajam dari Direktur RISE Institute, Anang Zubaidy.

Menurut Anang, pembelaan diri yang disampaikan Anwar Usman justru merendahkan martabat dan citranya sebagai seorang hakim konstitusi.

"Artinya bentuk pembelaan diri yang disampaikan Anwar Usman itu bentuk pembelaan diri yang tidak perlu. Yang menurut hemat saya justru merendahkan citra dan martabat beliau," ujar Anang.

Penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami bahwa fenomena dinasti politik dan intervensi politik semacam ini bukan hanya mengancam prinsip demokrasi, tetapi juga integritas lembaga-lembaga kenegaraan.

Baca Juga: Jokowi: Harga beras naik, petani senang harga gabah bisa naik menembus Rp7.400 

Kehadiran dinasti politik yang semakin merajalela dan intervensi terhadap keputusan lembaga hukum dapat melemahkan fondasi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.***