Kebijakan rasional PDIP: Analisis dosen UNAIR tentang Jokowi dan Megawati

JAKARTA INSIDER - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selalu menjadi pusat perhatian dalam ranah politik Indonesia.

Baru-baru ini, seorang dosen Komunikasi dari Universitas Airlangga (UNAIR), Henri Subiakto, mengemukakan pandangannya terhadap kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dan dampaknya terhadap karier politik Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi.

Dalam tulisannya yang diposting di media sosial Twitter X, Subiakto menyoroti kebijakan rasional yang diadopsi oleh PDIP di bawah kepemimpinan Megawati.

Baca Juga: Dituding tidak serius kuliah, Yolanda Tamara bangkit dari titik terendah hingga akhirnya berjuang di politik

Ia menekankan kematangan, stabilitas, dan kepercayaan diri partai tersebut dalam menetapkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.

Sebagai contoh, Megawati secara proporsional memfasilitasi kader dari luar untuk menduduki posisi presiden, bukan hanya memberikan kesempatan kepada anak-anak atau keluarga.

Menurut Subiakto, pendekatan tersebut mewakili kebijakan yang berpikiran jauh ke depan, yang ditunjukkan pada Pilpres 2014 dan 2019, di mana Megawati mendukung Jokowi dengan Jusuf Kalla, dan kemudian dalam Pilpres 2024 mendukung Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD.

Baca Juga: Belajar dari Partai Golkar, PSI mencari strategi kemenangan untuk Pemilu 2024

Tulisan tersebut menegaskan bahwa keputusan Megawati menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang rasional dan independen.

Namun, Subiakto juga menggarisbawahi fakta bahwa PDIP juga menghadapi beberapa tantangan.

Di antara masalah yang dihadapi, salah satunya adalah pelestarian sejarah partai, terutama terkait dengan sosok Bung Karno.

Baca Juga: Karim Benzema dukung Palestina, kewarganegaraan Prancis dan Ballon d'Or miliknya terancam dicabut

Subiakto menegaskan bahwa kesalahpahaman terhadap sejarah Bung Karno telah menyulut tuduhan politik terhadap PDIP dan Megawati.

Sementara PDIP telah menunjukkan kestabilannya, terutama dalam membentuk mesin politik yang kuat, tetapi komunikasi yang kurang tepat dari Megawati dan partai itu sendiri telah menciptakan kesenjangan dengan sebagian umat Islam.