Opsen PKB ancam industri otomotif, Jawa Tengah waspada potensi PHK dan usulkan relaksasi pajak

JAKARTA INSIDER - Kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mulai diberlakukan awal 2025 kini mulai menunjukkan dampaknya terhadap dunia usaha, khususnya sektor otomotif.

Penurunan daya beli masyarakat dan menurunnya angka penjualan kendaraan menjadi sinyal serius, yang bahkan dikhawatirkan bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Frans Kongi, Ketua Apindo Jawa Tengah, menyampaikan bahwa meski saat ini belum terjadi PHK besar-besaran, tanda-tanda melemahnya aktivitas industri sudah mulai tampak.

Baca Juga: Picu kekhawatiran baru soal dampak ekonomi, imbas tarif opsen PKB Jawa Tengah 1,05 persen

“Memang ada dampaknya, tapi kalau sampai terjadi PHK massal, belum. Namun, penurunan produksi itu pasti, dan kemungkinan perumahan karyawan juga bisa terjadi,” ujar Frans dalam sebuah diskusi di Semarang (27/4/2025).

Frans menegaskan, sektor otomotif merupakan sektor yang sangat sensitif terhadap peningkatan beban pajak seperti opsen. Ia mengingatkan bahwa tanpa antisipasi cepat, penyesuaian produksi dan efisiensi tenaga kerja bisa menjadi pilihan pahit dalam waktu dekat.

Baca Juga: Opsen pajak kendaraan picu kekhawatiran, ancaman baru bagi perekonomian daerah

Ancaman PHK Mulai Terlihat

Dalam forum yang sama, Herman H. Suparman dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengingatkan bahwa tanda-tanda PHK bisa muncul dalam waktu dekat.

“Kalau melihat teman-teman dealer, mereka sudah mulai menahan aktivitas. Satu atau dua bulan lagi, dampaknya bisa nyata dalam bentuk PHK,” kata Herman.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengantisipasi situasi ini lebih awal. Menurutnya, salah satu solusi jangka pendek yang bisa diambil adalah memberikan insentif bagi dunia usaha yang terdampak.

Baca Juga: Israel absen di pemakaman Paus Fransiskus, ketegangan dengan Vatikan makin memanas

“Kebijakan insentif memang temporal, tetapi sangat penting untuk saat ini. Dunia usaha butuh kepastian dari regulasi daerahnya,” tegas Herman.

Belajar dari Daerah Lain

Herman juga mencontohkan langkah-langkah provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, yang sudah bergerak cepat memberikan relaksasi terkait opsen pajak untuk mengurangi tekanan kepada sektor usaha.