Respons Bapenda Jawa Tengah
Menanggapi kekhawatiran ini, Danang Wicaksono dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah mengumumkan bahwa pihaknya tengah mengusulkan penghapusan pajak progresif untuk kendaraan kedua.
“Masyarakat nantinya tidak perlu khawatir jika ingin membeli kendaraan lebih dari satu. Pajak progresif akan dihapuskan,” jelas Danang.
Upaya ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat serta menjaga dinamika pasar otomotif tetap stabil di tengah penerapan kebijakan opsen.
Baca Juga: Wacana Solo jadi Daerah Istimewa menguat, Keraton Surakarta tuntut pemulihan hak sejarah
Tantangan Menjaga Keseimbangan
Kebijakan opsen PKB memang dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Namun kini, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dengan keberlangsungan sektor ekonomi produktif seperti otomotif.
Jika tidak diantisipasi dengan tepat, kebijakan ini justru bisa menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.***
Artikel Terkait
Kapal asing masih marak lakukan penangkapan ikan ilegal di perairan RI
Musim kemarau datang Mei 2025, BMKG imbau sejumlah wilayah di Indonesia bersiap
Wacana Solo jadi Daerah Istimewa menguat, Keraton Surakarta tuntut pemulihan hak sejarah
Opsen pajak kendaraan picu kekhawatiran, ancaman baru bagi perekonomian daerah
Picu kekhawatiran baru soal dampak ekonomi, imbas tarif opsen PKB Jawa Tengah 1,05 persen